searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan

04 Mei 2026, 10:00 WIB

Hari ini 4 Mei 2026, telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka membahas dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk bulan Mei Tahun 2026.

Rapat ini bertujuan untuk menyusun jadwal kegiatan dewan secara terarah dan terkoordinasi, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Kerja Komisi II DPRD Kab. TTS bersama Dinas Peternakan
Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi II DPRD Kab. TTS bersama Dinas Peternakan

Kegiatan Komisi II terkait Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025–2026 dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mitra kerja, khususnya Dinas Peternakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi PAD sektor peternakan, mengidentifikasi potensi dan kendala dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam kegiatan ini, Komisi II bersama Dinas Peternakan melakukan pembahasan terhadap target dan realisasi PAD, strategi peningkatan pendapatan, optimalisasi potensi daerah di bidang peternakan, serta langkah-langkah perbaikan untuk mendukung pencapaian target PAD Tahun Anggaran 2025–2026. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi peningkatan kinerja dinas terkait serta penguatan kontribusi sektor peternakan terhadap PAD daerah.

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025
Kegiatan Lembaga

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025

Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Perindo yang tergabung dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025, saya menegaskan bahwa pertemuan bersama RSUD, Bapenda, PUPR, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Perumda harus menjadi momentum evaluasi yang jujur dan berorientasi pada perbaikan nyata. Saya mencermati masih adanya kelemahan dalam pelayanan dasar, khususnya di RSUD yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat, serta kesiapsiagaan BPBD yang masih cenderung reaktif. Selain itu, pengelolaan PAD oleh Bapenda dan kinerja Perumda juga dinilai belum maksimal, sehingga membutuhkan inovasi, transparansi, dan langkah konkret agar benar-benar memberikan kontribusi bagi daerah. Di sisi lain, saya menilai pembangunan infrastruktur oleh PUPR dan pengelolaan transportasi oleh Dinas Perhubungan masih belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Potensi sektor pariwisata, pertanian, dan ketahanan pangan juga belum dikelola secara optimal dan memerlukan strategi terpadu yang berpihak pada masyarakat, khususnya petani. Untuk itu, saya menegaskan bahwa seluruh OPD harus lebih fokus pada hasil dan dampak nyata, bukan sekadar serapan anggaran, serta wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Pansus secara serius agar tidak terus terjadi pengulangan persoalan yang sama dari tahun ke tahun.

Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

Komisi II menyetujui penyesuaian anggaran untuk program prioritas, khususnya terkait pengadaan vaksin dan penguatan pakan. Komisi II juga mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih aktif dalam pendampingan peternak lokal untuk meningkatkan populasi ternak. Dinas juga diwajibkan menyusun laporan tahunan yang lebih detail mengenai sebaran ternak potong.