Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat jadwal kerja Panitia Khusus LKPJ TA. 2026

08 April 2026, 01:00 WIB

Saya bersama Ketua Fraksi Partai Perindo menjadi bagian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, dan pada hari ini kami mengikuti Rapat Penjadwalan Kerja Pansus. Kehadiran kami merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam mengawal pembahasan LKPJ agar berjalan secara terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui rapat ini, disusun agenda serta tahapan kerja Pansus guna memastikan proses evaluasi terhadap kinerja kepala daerah dapat dilakukan secara optimal demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Pengawasan Lapangan: Tim III Pansus LKPJ Verifikasi Pembangunan Tangki Septik di Mollo Tengah
Kegiatan Lembaga

Pengawasan Lapangan: Tim III Pansus LKPJ Verifikasi Pembangunan Tangki Septik di Mollo Tengah

Bersama Tim III, kami melaksanakan uji petik Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 terhadap pekerjaan pembangunan tangki septik skala individual pedesaan dengan cakupan minimal 25 Kepala Keluarga di Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dengan total anggaran sebesar Rp375.000.000. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pekerjaan telah mencapai 100% dan fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sentra Madu di Desa Fatumnasi oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS
Kegiatan Lembaga

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sentra Madu di Desa Fatumnasi oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS

Pada hari ini, saya bersama teman-teman Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Sentra Madu yang berada di Desa Fatumnasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan sentra madu, perkembangan produksi, sarana dan prasarana yang tersedia, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh para pengelola dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam usaha perlebahan. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi II melakukan dialog dengan pengelola sentra madu dan masyarakat setempat untuk memperoleh informasi terkait proses produksi, pemasaran hasil madu, serta dukungan yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap fasilitas yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan madu untuk memastikan standar kebersihan dan kualitas produk tetap terjaga. Hasil monitoring menunjukkan bahwa Sentra Madu Desa Fatumnasi memiliki potensi yang sangat baik dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor usaha berbasis sumber daya lokal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, seperti peningkatan fasilitas produksi, penguatan kapasitas kelompok usaha, serta dukungan pemasaran yang lebih luas. Melalui kegiatan monitoring ini, Komisi II DPRD Kabupaten TTS berkomitmen untuk mendorong berbagai program dan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan Sentra Madu Desa Fatumnasi sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025
Kegiatan Lembaga

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025

Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Perindo yang tergabung dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025, saya menegaskan bahwa pertemuan bersama RSUD, Bapenda, PUPR, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Perumda harus menjadi momentum evaluasi yang jujur dan berorientasi pada perbaikan nyata. Saya mencermati masih adanya kelemahan dalam pelayanan dasar, khususnya di RSUD yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat, serta kesiapsiagaan BPBD yang masih cenderung reaktif. Selain itu, pengelolaan PAD oleh Bapenda dan kinerja Perumda juga dinilai belum maksimal, sehingga membutuhkan inovasi, transparansi, dan langkah konkret agar benar-benar memberikan kontribusi bagi daerah. Di sisi lain, saya menilai pembangunan infrastruktur oleh PUPR dan pengelolaan transportasi oleh Dinas Perhubungan masih belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Potensi sektor pariwisata, pertanian, dan ketahanan pangan juga belum dikelola secara optimal dan memerlukan strategi terpadu yang berpihak pada masyarakat, khususnya petani. Untuk itu, saya menegaskan bahwa seluruh OPD harus lebih fokus pada hasil dan dampak nyata, bukan sekadar serapan anggaran, serta wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Pansus secara serius agar tidak terus terjadi pengulangan persoalan yang sama dari tahun ke tahun.