Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Klarifikasi Pansus LKPJ bersama Manager PLN SoE

12 Mei 2026, 17:00 WIB

Dalam rapat klarifikasi Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 bersama Manager PLN SoE, kami menyoroti secara serius persoalan masih adanya desa dan dusun di wilayah Kabupaten TTS yang hingga saat ini belum terjangkau pelayanan listrik secara maksimal. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder, tetapi merupakan hak dasar masyarakat untuk mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Kami meminta agar PLN bersama Pemerintah Daerah menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas pembangunan yang harus dijawab secara bertahap dan terukur. Masyarakat di wilayah terpencil tidak boleh terus berada dalam ketertinggalan akibat keterbatasan infrastruktur kelistrikan.
Pansus berharap dan mendorong agar pada tahun 2026 nanti, dusun-dusun yang selama ini belum menikmati listrik dapat mulai terlayani, termasuk Dusun Nambaun di Boti yang selama ini menjadi harapan besar masyarakat setempat. Kehadiran listrik akan menjadi simbol keadilan pembangunan dan bukti nyata bahwa negara hadir sampai ke pelosok daerah.
Kami di DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kec. Noebana

Kegiatan Lembaga

Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kec. Noebana

Dari Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo, saya mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Noebana pada hari kedua untuk Zona 4 secara virtual, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab politik terhadap wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Noebana adalah kecamatan yang pernah tercatat sebagai salah satu yang termiskin di Indonesia dan hingga hari ini masih bergumul dengan keterisolasian dan keterbatasan akses. Karena itu, Musrenbang hari kedua Zona 4 ini harus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan keberpihakan yang nyata—bukan sekadar formalitas tahunan. Perencanaan pembangunan untuk Zona 4 harus disusun dengan perspektif pemerataan dan percepatan, terutama pada infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kita tidak boleh lagi membiarkan wilayah seperti Noebana berjalan lambat sementara daerah lain melaju. Saya menegaskan komitmen untuk mengawal setiap usulan prioritas agar benar-benar terakomodasi dalam RKPD, sehingga Zona 4—khususnya Noebana—mampu keluar dari kemiskinan dan berdiri sejajar dalam pembangunan yang adil dan bermartabat.

Rapat Komisi I DPRD Kab TTS dengan BKPSDMD Kab TTS

Kegiatan Lembaga

Rapat Komisi I DPRD Kab TTS dengan BKPSDMD Kab TTS

Hari ini Komisi I DPRD Kabupaten TTS menggelar rapat untuk membahas kepastian nasib tenaga PPPK Paruh Waktu, terutama terkait mekanisme pembiayaan dan kepastian pengangkatannya di masa mendatang. Pembahasan ini penting karena menyangkut masa depan banyak tenaga honorer yang telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Komisi I memandang bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah yang jelas dan terukur, baik dari aspek regulasi maupun penganggaran, sehingga keberadaan PPPK Paruh Waktu tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para tenaga kerja maupun pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan kepastian mengenai peluang dan mekanisme pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. Melalui rapat ini, kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penataan tenaga non-ASN agar berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan pelayanan publik serta kemampuan fiskal daerah. Kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam menghadirkan solusi terbaik bagi para PPPK Paruh Waktu yang telah lama mengabdi untuk masyarakat Kabupaten TTS.

Sebuah Perjalanan Politik di Pusat Kota SoE

Kegiatan Partai

Sebuah Perjalanan Politik di Pusat Kota SoE

Perjalanan politik di SoE sebagai Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri. Di kota inilah berbagai gagasan, aspirasi, dan harapan masyarakat dari seluruh pelosok TTS dipertemukan dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan. Bagi Marthen Natonis, perjalanan politik bukan sekadar soal posisi dan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana tetap setia pada amanah rakyat. Setiap langkah politik harus bermakna bagi masyarakat, setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan rakyat, dan setiap perjuangan harus bermuara pada kemajuan daerah. Karena itu, perjalanan politik di Ibu Kota Kabupaten ini dimaknai sebagai ruang pengabdian untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta memastikan pembangunan daerah berjalan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Timor Tengah Selatan.