RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN LSM GELISAH HALMAHERA SELATAN

21 Mei 2026, 16:39 WIB

Rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dprd halsel dengan lembaga swadaya masyarakat gerakan literasi serumah (LSM GELISAH) Halmahera Selatan dilaksanakan berdasarkan surat audens lsm gelisah dengan materi perkembangan pertumbuhan penduduk Halmahera Selatan. dalam paparan hasil kajian lsm gelisah terhadap pertumbuhan penduduk halsel dari tahun 2020 sampai dengan 2025. dari hasil kajian lsm gelisah menunjukan ada potensi penambahan penduduk bisa di dorong dengan beberapa instrumen. diantaranya adalah alih alamat asn halsel yang masih ber ktp luar halsel, pencatatan angka kelahiran hampir disemua desa belum tercaver secara baik. dan ada beberapa instrumen yang sangat efektif dilakukan dalam rangka menghitung ulang angka penduduk halsel. hal ini penting untuk di dorong dalam penemuhan kebutuhan data kependudukan yang menjadi entri point pembangunan di halsel.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2026 DENGAN BADAN KEPEGAWAIN DAERAH

Rapat antara komisi 1 dan mitra yakni BKD halmahera selatan dengan agenda evaluasi program dan kegiatan triwulan 1 tahun 2026. dari penjelasan bkd halsel serapan kegiatan dan anggaran di triwulan 1 adalah 53%

Kegiatan Lembaga

KONSULTASI KOMISI 1 DPRD HALSEL KE KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSIMIGRASI RI

Konsultasi Komisi 1 DPRD Halsel ke kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transimigrasi dilakukan pada 9 Maret 2026 dilaksanakan dikantor kementrian DPDT dan diterima langsung oleh direktur pemasaran kementrian DPDT agenda konsultasi adalah terkait soal pengelolaan bumdes dan koperasi merah putih.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi DPRD Halsel ke kementrian dalam negeri

Konsultasi pimpinan dan anggota dprd halmahera selatan ke dirjen bina Keuangan daerah kementrian dalam negeri di Jakarta dalam rangka meminta penjelasan kementrian dalam negeri terkait transfer dana ke daerah (tkd) halsel yang turus drastis, begitu pula DBH minerba halsel yang kurang lebih 189 milyar tahun 2025 belum dibayarkan oleh pusat. hal ini berdampak pada banyak program yg tidak bisa dilaksanakan. terkahad materi yang di konsultasikan tersebut, kemendagri lewat dirjen bina Keuangan daerah menyampaikan bahwa TKD disesuaikan daerah memang mengalami penurunan dalam dalam menopang program prioritas presiden yakni MBG. solusi efektif yg didapat dari konsultasi tersebut adalah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi daerah agar dapat mengenjot Pendapatan asli daerah (PAD), minimnya TKD membuat halsel mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baik disektor pajak dan retribusi sebagai bagian dari langkah ikhtiar agar program yang telah dirancang bisa dibiayai oleh PAD.