WORKSHOOP KAPASITAS ANGGOTA DPRD

12 Mei 2026, 14:17 WIB

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota DPRD Halsel, DPRD Halsel bekerjasama dengan universitas Bale Bandung dibawah pengawasan BPPSN melakukan workshoop dengan tema pedoman dan tata cara penyusunan serta pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah (LkPJ KDH) yang dilaksanakan di bekasi tanggal 12 - 14 Mei 1026. Dalam workshoop tersebut pemateri dari kemendagri memberikan paparan yang cukup mendetail. di harapkan sekembalinya dari kegiatan tersebut anggota dprd dapat menjawantahkan dalam tugas dan kewajibannya.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RDP Lintas Komisi 1, 2, dan 3 DPRD Halsel bersama Dinas Perhubungan, KPLP pelabuhan Babang, Pemilik Kapal dan Agen pengelolaan pelayaran di halsel

Menyikapi 2 kejadian tenggelamnya kapal yg terjadi di desa bibinoi dan karamnya intim teratasi di pulau makian, DPRD Halsel melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelayaran yakni dinas perhubungan, pengelola pelabuhan babang dan kupal, pemilik kapal dan agen pelayaran untuk dimintai penjelasan soal standar layaknya pengelolaan pelayaran di halsel. Dalam RDP tersebut terungkap banyak hal yang selama ini lalai dilakukan oleh pengelola pelayaran termasuk pemilik kapal; diantaranya kelayakan kapal termasuk jadwal docing dan pemeriksaan setiap kapal yang akan diberangkatkan, begitu pula over lut penumpang yang kadang tidak masuk dalam daftar maniface. DPRD halsel dibuat geram dengan penjelasan pengelola pelayaran. Dalam rapat tersebut DPRD halsel menegaskan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme kesahbandaran pelabuhan babang dan kupal, begitu juga meminta kapal-kapal untuk rutin melakukan pengecekan kelayakan kapal di pool sebelum kapal di berangkatkan.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi Ke Kementrian Haji dan Umroh RI

Komisi 1 DPRD Halmahera Selatan bersama Bupati Halmahera Selatan melakukan konsultasi ke kementrian Haji dan Umroh RI di Jakarta terkait kuota haji Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2026, dimana dalam penetapan kuota haji tahun 2026 Kab. Halmahera Selatan hanya mendapatkan kuota 7 orang, hal ini sangat berdampak pada antrean calon jemaah haji Halmahera Selatan semakin menumpuk. Aturan baru haji 2026 meliputi pengelolaan haji terpusat di bawah Kementerian Haji, pemangkasan kuota petugas daerah demi kuota jemaah, diperbolehkannya petugas non-muslim (tugas teknis), penentuan kuota daerah oleh Menteri Haji, dan penurunan batas usia minimal jemaah menjadi 13 tahun. kondisi inilah yang membuat alasan Komisi 1 DPRD Halsel bersama Bupati Halmahera Selatan melakukan konsultasi untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci dari kementrian haji dan umroh. Komisi 1 dan Bupati halsel diterima langsung oleh direktur haji dan umroh kemntrian haji dan umroh. dalam penjelasannya bahwa pemerintah ingin menata pelaksanaan haji dan umroh terpusat di di Kementrian Haji dan umroh. terhadap kuota haji Halmahera Selatan tahun 2026 yang merosot jauh dikarenakan uu terbaru mengisyaratkan kuota haji sudah ditetapkan berdasarkan tahun pendaftaran.

Kegiatan Lembaga

MENERIMA MASA AKSI SOLIDARITAS PERJUANGAN RAKYAT (SPARTA)

Pada hari Rabu tanggal 17 Juni Tahun 2026 pukul 08.53 wit, telah di laksanakan aksi unjuk rasa dari Soladiritas Perjuangan Rakyat (SPARTA) gabungan dari Samurai, LMND dan SMI Kabupaten Halmahera Selatan, dengan penjelasan sebagai berikut : Untuk jumlah aksi, melibatkan Masyarakat dan Tukang Ojek, sementara jumlah aksi terpantauh 50 (empat) orang, dan Moderator masih melakukan Konsilidasi massa aksi di seputaran Zero Poind. Terkait sasaran aksi, bertempat di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kab. Halsel. Tuntutan massa aksi, terkait dengan isu Nasional Meliputi : a. Kenaikan Harga BBM. b. Program MBG. c. Serta Kebijakan Presiden Republik Indonesia yang di nilai gagal mensejahterahkan masyarakat.