RDP KOMISI 1 DENGAN CAPIL, DINAS KESEHATAN, KABAG HUKUM, NAKERTRAS DAN DEPERINDAGKOP SERTA LSM GELISAH TERKAIT SOAL SINKRONISASI JUMLAH PENDUDUK

25 Mei 2026, 06:06 WIB

Komisi 1 dprd halsel menindaklanjuti rapat dengan lsm gelisah terkait sinkronisasi jumlah penduduk halsel, terhadap hal tersebut komisi 1 melakukan rdp dengan dinas kesehatan, dinas dukcapil, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kabag hukum dan kadis diperindakop membahas sinkronisasi dan upaya melakukan pendataan ulang penduduk halsel. sebagaimana data yang diperoleh dari bps dan capil menunjukan ketimpangan yang sangat mencolok dimana data yang di rilis bps tidak sama dengan data yng di liris capil halsel. dalam rdp tersebut disepakati di bentuk tim sinkronisasi penduduk. ada beberapa instrumen yang belum di data secara baik.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RAPAT BANGGAR DENGAN AGENDA TINDAKLANJUT PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pendalaman laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang telah diparipurnakan maka banggar dan TAPD melaksanakan rapat pembahasan RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. dalam rapat tersebut banggar menyoroti beberapa hal termasuk diantaranya belanja operasi, aset.

Kegiatan Lembaga

FORUM KEMITRAAN PENGELOLAAN KERJASAMA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT KAB. HALSEL

Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dikabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Daerah melaksanakan diskusi dalam forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan ditingkat kabupaten halmahera selatan, dalam forum ini banyak hal dipaparkan oleh BPJS provinsi Maluku Utara, termasuk didalamnya adalah sarana-sarana bidang kesehatan di halsel. ada beberapa isu strategis yang menjadi persoalan yakni : 1. ketepatan dan kecepatan klaim bpjs, 2. permasalahan rujukan berjenjang, 3. ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, 4. kepersertaan JKN dan peserta non aktif, 5. kualitas pelayanan peserta BPJS, 6. ketersediaan obat dan alat kesehatan, dan 7. kerjasama bpjs dan pemda.

Kegiatan Lembaga

PARIPURNA KE 10 MASA SIDANG II TAHUN 2026 DENGAN AGENDA PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

DPRD Halmahera Selatan pada hari kamis jam 13.00 wit melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pelaksanaan paripurna dilaksanakan bagian dari rangkaian penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh pemerintah daerah pada rapat paripurna beberapa hari lalu. fraksi apsi dprd halsel melalui juru bicaranya Tamrin Haji Hasim menyampaikan beberapa point terkait ranperda tersebut, mulai dari tata kelola pemerintahan, struktur PAD dan pada meminta pemerintah untuk melakukan beberapa terobosan dalam rangka menggenjot PAD. pada akhir pandangannya fraksi apsi menerima ranperda yang ajukan pemerintah dengan melanjutkan pembahasannya di badan anggaran.