PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

15 Juni 2026, 21:25 WIB

DPRD Halmahera Selatan melaksanakan paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2026 dengan agenda Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban apbd merupakan bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien dan akuntabil dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. point penting dalam pertanggungjawaban apbd adalah laporan keuangan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RAPAT BANGGAR DENGAN TAPD & INPEKTORAT SERTA KEPALA DINAS DPMD

Rapat Banggar Tim DPRD dan TAPD (inspektorat,DPMD dan tim penyelesaian sengketa lahan) Hari : Senin- 27-april-2026 Pukul : 12.00 Wit/Selesai Agenda : 1. Pembahasan penyelenggaraan anggaran daerah 2. Tindak lanjut polemik penonaktifan kepala desa 3. Pembahasan Teknis penyelesaian kendala lahan pemerintah daerah

Kegiatan Lembaga

Rapat Banmus dprd halsel masa sidang pertama tahun 2026

Rapat Badan musyawarah DPRD Halsel terkait penyesuaian jadwal kegiatan. dprd halsel masa sidang pertama tahun 2026, dimana pada keputusan banmus untuk penjadwalan kegiatan masa sidang pertama mengalami perubahan sehingga perlu di putuskan dalam rapat banmus yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 DPRD halsel.

Kegiatan Lembaga

STUDI BANDING DPRD HALSEL KE DINAS DPMD KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT

Study Banding Komisi 1 DPRD halsel ke dinas DPMD kabupaten bekasi dengan materi mempelajari kab bekasi dalam melakukan pemekaran desa dan kecamatan, serta rujukan tapal batas desa yang digunakan. dalam studi banding tersebut komisi 1 mendapatkan paparan materi dari kepala dinas dpmd kab bekasi Yana Suryana. seperti diketahui bahwa kab halsel dengan jumlah kecamatan 30 dan memiliki desa 249 desa, akan tetapi luas wilayah halsel cukup luas sehingga pelayanan terhadap masyarakat sering terhambat oleh luas wilayah, termasuk di dalamnya soal aspek pengawasan dan spen of control sehingga tidak ada solusi lain kecuali peningkatan status beberapa dusun menjadi desa, pemekaran desa termasuk juga pemekaran kecamatan.