Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Rapat Banggar Tim DPRD dan TAPD (inspektorat,DPMD dan tim penyelesaian sengketa lahan)
Hari : Senin- 27-april-2026
Pukul : 12.00 Wit/Selesai
Agenda :
1. Pembahasan penyelenggaraan anggaran daerah
2. Tindak lanjut polemik penonaktifan kepala desa
3. Pembahasan Teknis penyelesaian kendala lahan pemerintah daerah
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Kegiatan Reses I Anggota DPRD Halsel Masa sidang ke pertama tahun 2026 dilakukan oleh Anggota DPRD Halsel dari Partai Perindo an. Tamrin Haji Hasim. kegiatan reses (menjemput aspirasi) dilakukan di 5 desa di dapil 3 Halmahera Selatan, yakni desa Awis Kec. Gane Barat Selatan, Desa Gane Dalam kec. Gane Barat Selatan, Desa Gane Luar Kec. Gane Timur Selatan, Desa Koititi kec. Gane Barat dan desa Cango Kec. Gane Barat. dalam reses dikelima desa tersebut banyak sekali menerima aspirasi terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, pemerintah desa, infrastruktur desa maupun akses jaringan komunikasi. semua aspirasi yg didapat akan diperjuangkan dalam pembahasan program dan Anggaran di tahun 2027.
Konsultasi Komisi 1 DPRD Halsel ke kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transimigrasi dilakukan pada 9 Maret 2026 dilaksanakan dikantor kementrian DPDT dan diterima langsung oleh direktur pemasaran kementrian DPDT agenda konsultasi adalah terkait soal pengelolaan bumdes dan koperasi merah putih.
Pada hari Rabu tanggal 17 Juni Tahun 2026 pukul 08.53 wit, telah di laksanakan aksi unjuk rasa dari Soladiritas Perjuangan Rakyat (SPARTA) gabungan dari Samurai, LMND dan SMI Kabupaten Halmahera Selatan, dengan penjelasan sebagai berikut : Untuk jumlah aksi, melibatkan Masyarakat dan Tukang Ojek, sementara jumlah aksi terpantauh 50 (empat) orang, dan Moderator masih melakukan Konsilidasi massa aksi di seputaran Zero Poind. Terkait sasaran aksi, bertempat di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kab. Halsel. Tuntutan massa aksi, terkait dengan isu Nasional Meliputi : a. Kenaikan Harga BBM. b. Program MBG. c. Serta Kebijakan Presiden Republik Indonesia yang di nilai gagal mensejahterahkan masyarakat.
