Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Konsultasi Komisi 1 DPRD Halsel ke kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transimigrasi dilakukan pada 9 Maret 2026 dilaksanakan dikantor kementrian DPDT dan diterima langsung oleh direktur pemasaran kementrian DPDT agenda konsultasi adalah terkait soal pengelolaan bumdes dan koperasi merah putih.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Dalam rangka memperingati hari ulan tahun halsel yang ke 23 pemda halsel melakukan upacara dan pembacaan doa selamatan. tema umum yang diangkat pemda halsel dalam hut halsel ke 23 adalah sinergi membangun negeri, lestarikan budaya, tingkatkan pelayanan.
Rapat Paripurna DPRD Halsel dalam rangka penyampaian LKPJ bupati Halsel tahun anggaran 2025, dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD halsel. penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu. dengan demikian forum Paripurna LKPJ ini bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan wujud nyata komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. pada momentum ini dapat dilakukan refleksi bersama, menilai capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.
pimpinan dan anggota dprd halmahera selatan melakukan konsultasi ke kantor imigrasi kelas 1 ternate dalam rangka sinkronisasi data tenaga kerja asing yang terupdate di sistem itas kantor imigrasi kelas 1 ternate. seperti diketahui bahwa halmahera selatan adalah daerah tambang dimana perusahaan tambang dan sub kontraktornya banyak mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA). untuk itu dprd halsel sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib memperoleh penjelasan secara detail terkait ijin² TKA bentuk pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi ternate. Dalam kesempatan itu juga kantor imigrasi ternate mengharapkan agar pemerintah daerah halsel dapat memfasilitasi pembentukan unit imigrasi di Halmahera Selatan, sehingga koordinasi dan pencegahan dan penindasan penyalahgunaan dokumen keimigrasian dapat dilakukan secara cepat.
