Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Rapat evaluasi pelaksanaan program kegiatan triwulan 1 tahun 2026 dengan dinas kesehatan Kabupaten Halmahera dilakukan pada tanggal 4 juni 2026, sekira pukul 10.00 wit di ruang banggar dprd halsel. realisasi program dan keuangan pada Triwulan 1 mencapai 37%.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Komisi 1 dprd halsel menindaklanjuti rapat dengan lsm gelisah terkait sinkronisasi jumlah penduduk halsel, terhadap hal tersebut komisi 1 melakukan rdp dengan dinas kesehatan, dinas dukcapil, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kabag hukum dan kadis diperindakop membahas sinkronisasi dan upaya melakukan pendataan ulang penduduk halsel. sebagaimana data yang diperoleh dari bps dan capil menunjukan ketimpangan yang sangat mencolok dimana data yang di rilis bps tidak sama dengan data yng di liris capil halsel. dalam rdp tersebut disepakati di bentuk tim sinkronisasi penduduk. ada beberapa instrumen yang belum di data secara baik.
Terhadap polemik terhambatnya pemasangan jaringan listrik PLN di beberapa desa di lingkar sawit, 7 kepala desa lingkar sawit menyambangi kantor dprd dan bertemu dengan anggota dprd dapil 3, mereka menyampaikan aspirasi terkait dua hal yakni : 1. meminta dprd menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan RDP dengan pihak PLN, Perusahaan sawit pt. gmm dan Pemda agar bisa mencari solusi atas terhambatnya pemasangan tiang listrik dan jaringannya ke beberapa desa lintas sawit. 2. meminta dprd agar melakukan monitoring realisasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. terhadap dua tuntukan itu dprd halsel dapil 3 diantaranya tamrin haji hasim, masdar mansur dan humein kiat menyepakati untuk membawa tuntutan tersebut ke pimpinan dprd agar di agendakan RDP.
Massa aksi merobohkan pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, Senin (15/6/2026). Aksi sempat memanas, massa membakar ban bekas dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Demonstran menuntut pencabutan kebijakan kenaikan BBM serta menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, tata kelola program MBG, dan kondisi ekonomi masyarakat. Pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, dirobohkan massa dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM non subsidi, Senin (15/6/2026). Pagar kantor yang beralamat di Jalan Panambuang, Labuha, Kecamatan Bacan Selatan, tersebut dirobohkan saat massa aksi berupaya menorobos masuk ke dalam halaman, sekitar pukul 11.54 WIT. Massa juga membakar ban bekas di halaman setelah merobohkan pagar. Ketegangan sempat terjadi antara massa aksi dan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan. Ada pun puluhan massa aksi tersebut tergabung dalam OKP Cipayung Halmahera Selatan. Di antaranya, KNPI, HMI, GMNI, PMII, LMND, GMKI, dan GAMKI. Selain kenaikan harga BBM, massa juga menyoroti masalah tata kelola program MBG, melemahnya nilai tukar rupiah, pemborosan APBN, hingga praktik militerisme di kalangan masyarakat sipil. Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan, Sefnar Tagaku, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Di mana harga kebutuhan pokok akan naik, biaya transportasi makin mahal, dan puncaknya adalah daya beli masyarakat yang terus menurun. "Kondisi ini paling dirasakan masyarakat kecil seperti nelayan, petani, buruh, hingga pedagang kaki lima," ujar Sefnat dalam keterangannya. Sefnat menilai pemerintah pusat gagal menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk di Halmahera Selatan. Oleh karena itu, pihaknya meminta DPRD dan dan pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Kami juga meminta agar program-program yang tidak menjadi kebutuhan dasar rakyat kecil seperti program MBG, segera dihentikan," tandasnya Anggota DPRD Halsel Sagaf Hi. Taha, Tamrin Haji Hasim, Irawan Adam dan Masdar Mansur menerima masa pendemo dan sekaligus memberikan tanggapan bahwa akan menyampaikan tuntutan masa aksi ini ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
