Partai Perindo cancel

Pencarian Populer

Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

BIMTEK PARTAI PERINDO 2026

27 Juli 2026, 23:31 WIB

BIMTEK LEGISLATOR PARTAI PERINDO SE-INDONESIA DIGELAR DI JAKARTA, TAMRIN HAJI HASIM TURUT HADIR

Jakarta, 27 Juli 2026 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh legislator Partai Perindo se-Indonesia, baik yang berada di tingkat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, mulai tanggal 27 hingga 30 Juli 2026.

Bimtek Legislator Partai Perindo ini mengangkat tema besar "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi", yang menjadi spirit bersama bagi seluruh kader Partai Perindo yang mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh legislator Partai Perindo dari berbagai daerah, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim, yang turut menghadiri dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimtek tersebut.

Bimtek ini menjadi momentum penting bagi para legislator Partai Perindo untuk memperkuat kapasitas, wawasan, serta komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi dan penguatan sinergi antarlembaga legislatif Partai Perindo di tingkat pusat maupun daerah.

Pembukaan Bimtek Legislator Partai Perindo dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Pembina Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Dalam kegiatan tersebut, para legislator mendapatkan pembekalan dan penguatan terkait peran strategis anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Para legislator juga didorong untuk semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mampu menerjemahkan kepentingan rakyat ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

Tema "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi" diharapkan menjadi landasan bagi seluruh legislator Partai Perindo untuk terus membangun kesamaan visi, memperkuat soliditas, serta menghadirkan kerja-kerja politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi Tamrin Haji Hasim, keikutsertaan dalam Bimtek tersebut merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat pemahaman dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Ia menilai, pembekalan dan konsolidasi seperti ini sangat penting bagi para legislator agar dapat menjalankan amanah rakyat secara lebih optimal, profesional, dan bertanggung jawab.

"Momentum Bimtek ini sangat penting bagi kami sebagai legislator Partai Perindo untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat sinergi, dan menyatukan langkah dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Semangat 'Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi' harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat," ujar Tamrin Haji Hasim.

Ia berharap, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Bimtek dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan terselenggaranya Bimtek Legislator Partai Perindo ini, diharapkan seluruh anggota legislatif Partai Perindo di seluruh Indonesia semakin solid, memiliki kapasitas yang kuat, serta mampu menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi."

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

SIDAK ANGGOTA DPRD HALSEL KE PUSKESMAS SAKETA
Kegiatan Lembaga

SIDAK ANGGOTA DPRD HALSEL KE PUSKESMAS SAKETA

Anggota DPRD Halmahera Selatan Tamrin Haji Hasim Lakukan Sidak ke Puskesmas Saketa di Sela-Sela Kegiatan Reses Gane Barat – Di sela-sela pelaksanaan Reses II Masa Sidang II Tahun 2026 di Kecamatan Gane Barat, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Perindo, Tamrin Haji Hasim, menyempatkan diri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Saketa, Sabtu (4/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki kemitraan kerja dengan Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim menilai penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dalam sidak tersebut, Tamrin Haji Hasim meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, ruang pemeriksaan, ruang rawat, ketersediaan obat-obatan, serta berdialog langsung dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang sedang memperoleh layanan. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan berkualitas. Oleh karena itu, seluruh tenaga kesehatan diharapkan terus meningkatkan disiplin kerja, profesionalisme, serta memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang masyarakat. "Reses bukan hanya menjadi momentum menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga kesempatan bagi kami untuk memastikan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat berjalan dengan optimal. Pelayanan kesehatan adalah salah satu sektor yang harus terus kita awasi bersama," ujar Tamrin Haji Hasim. Selain meninjau pelayanan, Tamrin Haji Hasim juga menerima berbagai masukan dari pihak puskesmas terkait kebutuhan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan, serta dukungan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Gane Barat. Seluruh hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dan akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar berbagai kendala yang masih dihadapi dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah. Tamrin Haji Hasim berharap sinergi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Saketa terus diperkuat sehingga pelayanan kesehatan yang prima dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Gane Barat.

05 Juli 2026, 15:01 WIB Baca Jurnal
MENERIMA MASA AKSI RAKYAT MENGGUGAT REFORMASI JILID DUA
Kegiatan Lembaga

MENERIMA MASA AKSI RAKYAT MENGGUGAT REFORMASI JILID DUA

Massa aksi merobohkan pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, Senin (15/6/2026). Aksi sempat memanas, massa membakar ban bekas dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Demonstran menuntut pencabutan kebijakan kenaikan BBM serta menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, tata kelola program MBG, dan kondisi ekonomi masyarakat. Pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, dirobohkan massa dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM non subsidi, Senin (15/6/2026). Pagar kantor yang beralamat di Jalan Panambuang, Labuha, Kecamatan Bacan Selatan, tersebut dirobohkan saat massa aksi berupaya menorobos masuk ke dalam halaman, sekitar pukul 11.54 WIT. Massa juga membakar ban bekas di halaman setelah merobohkan pagar. Ketegangan sempat terjadi antara massa aksi dan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan. Ada pun puluhan massa aksi tersebut tergabung dalam OKP Cipayung Halmahera Selatan. Di antaranya, KNPI, HMI, GMNI, PMII, LMND, GMKI, dan GAMKI. Selain kenaikan harga BBM, massa juga  menyoroti masalah tata kelola program MBG, melemahnya nilai tukar rupiah, pemborosan APBN, hingga praktik militerisme di kalangan masyarakat sipil. Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan, Sefnar Tagaku, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Di mana harga kebutuhan pokok akan naik, biaya transportasi makin mahal, dan puncaknya adalah daya beli masyarakat yang terus menurun. "Kondisi ini paling dirasakan masyarakat kecil seperti nelayan, petani, buruh, hingga pedagang kaki lima," ujar Sefnat dalam keterangannya. Sefnat menilai pemerintah pusat gagal menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk di Halmahera Selatan. Oleh karena itu, pihaknya meminta DPRD dan dan pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Kami juga meminta agar program-program yang tidak menjadi kebutuhan dasar rakyat kecil seperti program MBG, segera dihentikan," tandasnya Anggota DPRD Halsel Sagaf Hi. Taha, Tamrin Haji Hasim, Irawan Adam dan Masdar Mansur menerima masa pendemo dan sekaligus memberikan tanggapan bahwa akan menyampaikan tuntutan masa aksi ini ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

15 Juni 2026, 19:04 WIB Baca Jurnal
RAPAT BANGGAR DPRD HALSEL DENGAN TAPD HALSEL DENGAN AGENDA LANJUTAN PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 2027
Kegiatan Lembaga

RAPAT BANGGAR DPRD HALSEL DENGAN TAPD HALSEL DENGAN AGENDA LANJUTAN PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 2027

Banggar DPRD Halsel Lanjutkan Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 LABUHA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan kembali menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Sabtu, 8 Agustus 2026, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Salma Samad. Rapat dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Halsel, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan selaku Ketua TAPD, serta seluruh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang telah dilaksanakan dalam rangka pendalaman terhadap rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027. Banggar bersama TAPD kembali melakukan pencermatan terhadap arah kebijakan anggaran, target pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, serta prioritas program pembangunan yang akan dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD menekankan agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan belanja rutin pemerintahan, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan. Banggar juga mendorong TAPD untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset, sektor perdagangan, pariwisata, perhubungan, perikanan, pertambangan serta berbagai sektor ekonomi lainnya dinilai perlu dikelola secara lebih maksimal dan terukur. Selain pendapatan, Banggar memberikan perhatian serius terhadap struktur belanja daerah. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam KUA-PPAS 2027 diharapkan memiliki indikator kinerja, target yang jelas, serta manfaat langsung bagi masyarakat. Program yang tidak memiliki urgensi dan kontribusi yang kuat terhadap pencapaian target pembangunan daerah perlu dievaluasi kembali. Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan adanya keseimbangan antara belanja wajib, belanja pelayanan dasar, belanja pembangunan, serta belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Banggar DPRD Halsel meminta agar TAPD melakukan sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga APBD 2027 dapat disusun secara realistis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Ketua DPRD Halsel, Salma Samad, dalam memimpin rapat menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan APBD yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. «“Pembahasan KUA dan PPAS ini harus kita lakukan secara serius dan objektif. Setiap angka yang masuk dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan,” tegasnya.» Sementara itu, Banggar DPRD juga meminta TAPD untuk memberikan penjelasan dan data pendukung secara lebih rinci terhadap setiap perubahan maupun usulan anggaran, sehingga seluruh anggota Banggar dapat melakukan fungsi pembahasan dan pengawasan secara optimal. Rapat lanjutan KUA dan PPAS 2027 ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2027. Banggar DPRD bersama TAPD selanjutnya akan terus melakukan pendalaman dan penyempurnaan terhadap substansi KUA dan PPAS sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Melalui proses pembahasan yang terbuka dan konstruktif, DPRD berharap APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara lebih sehat, tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan daerah.

09 Agustus 2026, 03:29 WIB Baca Jurnal
popupbanner