EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2026 DPMD HALSEL

05 Juni 2026, 15:07 WIB

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD halsel, Komisi 1 melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan 1 tahun 2026 dengan mitra komisi 1 yakni dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Halmahera Selatan, dalam paparannya dpmd halsel menyampaikan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 tahun anggaran 2026, bahwa banyak juga program yang serapannya masih rendah karena akibat efisiensi yang berdampak pada fiskal daerah terjun bebas, di lain sisi TKD yang terlambat dari pusat sangat menghambat program yang sudah di rencanakan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RAPAT EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Dalam rangka evaluasi program dan anggaran 2026, Komisi 1 melakukan rapat evaluasi program dan anggaran dengan mitra kerja komisi 1, yang pertama ini dengan dinas perpustakaan dan kearsipan.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi Ke Kementrian Haji dan Umroh RI

Komisi 1 DPRD Halmahera Selatan bersama Bupati Halmahera Selatan melakukan konsultasi ke kementrian Haji dan Umroh RI di Jakarta terkait kuota haji Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2026, dimana dalam penetapan kuota haji tahun 2026 Kab. Halmahera Selatan hanya mendapatkan kuota 7 orang, hal ini sangat berdampak pada antrean calon jemaah haji Halmahera Selatan semakin menumpuk. Aturan baru haji 2026 meliputi pengelolaan haji terpusat di bawah Kementerian Haji, pemangkasan kuota petugas daerah demi kuota jemaah, diperbolehkannya petugas non-muslim (tugas teknis), penentuan kuota daerah oleh Menteri Haji, dan penurunan batas usia minimal jemaah menjadi 13 tahun. kondisi inilah yang membuat alasan Komisi 1 DPRD Halsel bersama Bupati Halmahera Selatan melakukan konsultasi untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci dari kementrian haji dan umroh. Komisi 1 dan Bupati halsel diterima langsung oleh direktur haji dan umroh kemntrian haji dan umroh. dalam penjelasannya bahwa pemerintah ingin menata pelaksanaan haji dan umroh terpusat di di Kementrian Haji dan umroh. terhadap kuota haji Halmahera Selatan tahun 2026 yang merosot jauh dikarenakan uu terbaru mengisyaratkan kuota haji sudah ditetapkan berdasarkan tahun pendaftaran.

Kegiatan Lembaga

RDP KOMISI 1 DPRD HALSEL DENGAN DIREKTUR RSUD LAHUBA TERKAIT PELAYANAN PASIEN BPJS DAN PASIEN UMUM

Rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dprd halsel dengan direktur rumah sakit umum daerah halmahera selatan terkait evaluasi pelayanan rumah sakit terhadap pasien bpjs, dimana terdapat beberapa laporan yang masuk ke Komisi 1 dimana pelayanan pasien yang menggunakan bpjs pelayanannya dirasakan tidak maksimal, hal tersebut memantik Komisi 1 untuk meminta penjelasan direktur rsud halsel. Komisi 1 dibuat geram dengan berbagai laporan yang diterima. Dalam penjelasannya direktur rsud labuha me jelaskan bahwa apa yang disampaikan tidaklah terkonfirmasi secara baik sehingga menimbulkan opini liar. Komisi 1 memastikan secara tegas agar pelayanan di rsud harus sesuai dengan standar sop yg berlaku. tidak ada perbedaan pelayanan baik pasien yg bpjs maupun pasien umum.