Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Rapat evaluasi program dan kegiatan triwulan 1 tahun 2026 antara komisi 1 dprd halsel dan sekretariat daerah kabupaten Halmahera Selatan.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD halsel, Komisi 1 melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan 1 tahun 2026 dengan mitra komisi 1 yakni dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Halmahera Selatan, dalam paparannya dpmd halsel menyampaikan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 tahun anggaran 2026, bahwa banyak juga program yang serapannya masih rendah karena akibat efisiensi yang berdampak pada fiskal daerah terjun bebas, di lain sisi TKD yang terlambat dari pusat sangat menghambat program yang sudah di rencanakan.
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Belanja TA 2024 s.d. 2025* Selasa, 31 Maret 2026 I. KEBIJAKAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyelesaian temuan BPK adalah prioritas utama yang harus disikapi secara kolektif: • Bupati telah membentuk Tim Tindak Lanjut LHP BPK RI melalui SK Bupati yang dikoordinasikan langsung oleh para Asisten Bupati. • Penanganan temuan tidak hanya difokuskan pada temuan tahun 2025, tetapi juga mencakup penyelesaian sisa temuan tahun-tahun sebelumnya melalui perbaikan sistem. II. RINGKASAN CAPAIAN FINANSIAL (PER 31 MARET 2026) Berdasarkan data tabel pemantauan, rekapitulasi nilai pemulihan keuangan daerah: • Total Nilai Kerugian: Teridentifikasi sebesar 1.990.651.761,18 dari 9 temuan utama. • Nilai Pemulihan: Telah dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai 1.395.753.183,78. • Persentase Capaian: Saat ini berada pada posisi 70,12%. • Saldo Tersisa: Masih terdapat kewajiban pemulihan sebesar 594.898.577,40. III. APRESIASI DAN CATATAN KRITIS DPRD Badan Anggaran DPRD memberikan catatan penting terhadap progres yang telah berjalan: • DPRD memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Tindak Lanjut Pemda yang telah menunjukkan kinerja signifikan dengan mencapai persentase pemulihan sebesar 70,12%. • Meski progres positif, DPRD menekankan perlunya validasi de facto terhadap SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) agar angka yang dilaporkan benar-benar terjamin kekuatannya. • DPRD juga menekankan agar Pemda Melakukan kodefikasi terhadap mitra/kontraktor untuk mencegah mal-administrasi berulang IV. Kesimpulan DPRD mengapresiasi progres yang ada, namun menuntut Ketegasan Tanpa Kompromi terhadap OPD yang menghambat pencapaian target 90% demi menjaga marwah akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dengan tidak hanya teguran tertulis, melainkan tindakan tegas
Komisi 1 DPRD halsel melakukan kunjungan kerja di kecamatan mandioli Utara tepatnya di desa indong, komisi 1 menyasar puskesmas indong untuk memastikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. dalam kunjungan tersebut dilakukan pertemuan dengan kepala puskesmas, dokter dan perawat serta seluruh staf. banyak keluhan dan masukan yang disampaikan oleh kepala puskesmas indong, maupun dokter serta perawat. komisi 1 memastikan pelayanan harus dilakukan dgn tertib, patuh dan humanis.
