searchCari
Partai Perindo cancel

Pencarian Populer

Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

RAPAT BANGGAR DAN TAPD HALSEL TERHADAP TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TAHUN 2025

31 Maret 2026, 21:00 WIB

Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Belanja TA 2024 s.d. 2025*
Selasa, 31 Maret 2026

I. KEBIJAKAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyelesaian temuan BPK adalah prioritas utama yang harus disikapi secara kolektif:
• Bupati telah membentuk Tim Tindak Lanjut LHP BPK RI melalui SK Bupati yang dikoordinasikan langsung oleh para Asisten Bupati.
• Penanganan temuan tidak hanya difokuskan pada temuan tahun 2025, tetapi juga mencakup penyelesaian sisa temuan tahun-tahun sebelumnya melalui perbaikan sistem.

II. RINGKASAN CAPAIAN FINANSIAL (PER 31 MARET 2026)
Berdasarkan data tabel pemantauan, rekapitulasi nilai pemulihan keuangan daerah:
• Total Nilai Kerugian: Teridentifikasi sebesar 1.990.651.761,18 dari 9 temuan utama.
• Nilai Pemulihan: Telah dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai 1.395.753.183,78.
• Persentase Capaian: Saat ini berada pada posisi 70,12%.
• Saldo Tersisa: Masih terdapat kewajiban pemulihan sebesar 594.898.577,40.

III. APRESIASI DAN CATATAN KRITIS DPRD
Badan Anggaran DPRD memberikan catatan penting terhadap progres yang telah berjalan:
• DPRD memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Tindak Lanjut Pemda yang telah menunjukkan kinerja signifikan dengan mencapai persentase pemulihan sebesar 70,12%.
• Meski progres positif, DPRD menekankan perlunya validasi de facto terhadap SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) agar angka yang dilaporkan benar-benar terjamin kekuatannya.
• DPRD juga menekankan agar Pemda Melakukan kodefikasi terhadap mitra/kontraktor untuk mencegah mal-administrasi berulang

IV. Kesimpulan
DPRD mengapresiasi progres yang ada, namun menuntut Ketegasan Tanpa Kompromi terhadap OPD yang menghambat pencapaian target 90% demi menjaga marwah akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dengan tidak hanya teguran tertulis, melainkan tindakan tegas

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

KUNJUNGAN KERJA KOMISI 1 DPRD HALSEL DI DESA INDONG KECAMATAN MANDIOLI UTARA
Kegiatan Lembaga

KUNJUNGAN KERJA KOMISI 1 DPRD HALSEL DI DESA INDONG KECAMATAN MANDIOLI UTARA

Komisi 1 DPRD halsel melakukan kunjungan kerja di kecamatan mandioli Utara tepatnya di desa indong, komisi 1 menyasar puskesmas indong untuk memastikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. dalam kunjungan tersebut dilakukan pertemuan dengan kepala puskesmas, dokter dan perawat serta seluruh staf. banyak keluhan dan masukan yang disampaikan oleh kepala puskesmas indong, maupun dokter serta perawat. komisi 1 memastikan pelayanan harus dilakukan dgn tertib, patuh dan humanis.

02 April 2026, 18:26 WIB Baca Jurnal
Konsultasi DPRD Halsel ke kementrian dalam negeri
Kegiatan Lembaga

Konsultasi DPRD Halsel ke kementrian dalam negeri

Konsultasi pimpinan dan anggota dprd halmahera selatan ke dirjen bina Keuangan daerah kementrian dalam negeri di Jakarta dalam rangka meminta penjelasan kementrian dalam negeri terkait transfer dana ke daerah (tkd) halsel yang turus drastis, begitu pula DBH minerba halsel yang kurang lebih 189 milyar tahun 2025 belum dibayarkan oleh pusat. hal ini berdampak pada banyak program yg tidak bisa dilaksanakan. terkahad materi yang di konsultasikan tersebut, kemendagri lewat dirjen bina Keuangan daerah menyampaikan bahwa TKD disesuaikan daerah memang mengalami penurunan dalam dalam menopang program prioritas presiden yakni MBG. solusi efektif yg didapat dari konsultasi tersebut adalah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi daerah agar dapat mengenjot Pendapatan asli daerah (PAD), minimnya TKD membuat halsel mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baik disektor pajak dan retribusi sebagai bagian dari langkah ikhtiar agar program yang telah dirancang bisa dibiayai oleh PAD.

17 Januari 2026, 14:20 WIB Baca Jurnal
RAPAT BANGGAR DAN TAPD HALSEL TERHADAP TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TAHUN 2025
Kegiatan Lembaga

RAPAT BANGGAR DAN TAPD HALSEL TERHADAP TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TAHUN 2025

Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Belanja TA 2024 s.d. 2025* Selasa, 31 Maret 2026 I. KEBIJAKAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyelesaian temuan BPK adalah prioritas utama yang harus disikapi secara kolektif: • Bupati telah membentuk Tim Tindak Lanjut LHP BPK RI melalui SK Bupati yang dikoordinasikan langsung oleh para Asisten Bupati. • Penanganan temuan tidak hanya difokuskan pada temuan tahun 2025, tetapi juga mencakup penyelesaian sisa temuan tahun-tahun sebelumnya melalui perbaikan sistem. II. RINGKASAN CAPAIAN FINANSIAL (PER 31 MARET 2026) Berdasarkan data tabel pemantauan, rekapitulasi nilai pemulihan keuangan daerah: • Total Nilai Kerugian: Teridentifikasi sebesar 1.990.651.761,18 dari 9 temuan utama. • Nilai Pemulihan: Telah dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai 1.395.753.183,78. • Persentase Capaian: Saat ini berada pada posisi 70,12%. • Saldo Tersisa: Masih terdapat kewajiban pemulihan sebesar 594.898.577,40. III. APRESIASI DAN CATATAN KRITIS DPRD Badan Anggaran DPRD memberikan catatan penting terhadap progres yang telah berjalan: • DPRD memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Tindak Lanjut Pemda yang telah menunjukkan kinerja signifikan dengan mencapai persentase pemulihan sebesar 70,12%. • Meski progres positif, DPRD menekankan perlunya validasi de facto terhadap SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) agar angka yang dilaporkan benar-benar terjamin kekuatannya. • DPRD juga menekankan agar Pemda Melakukan kodefikasi terhadap mitra/kontraktor untuk mencegah mal-administrasi berulang IV. Kesimpulan DPRD mengapresiasi progres yang ada, namun menuntut Ketegasan Tanpa Kompromi terhadap OPD yang menghambat pencapaian target 90% demi menjaga marwah akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dengan tidak hanya teguran tertulis, melainkan tindakan tegas

31 Maret 2026, 21:00 WIB Baca Jurnal
popupbanner