Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Dalam rangka memperingati hari ulan tahun halsel yang ke 23 pemda halsel melakukan upacara dan pembacaan doa selamatan. tema umum yang diangkat pemda halsel dalam hut halsel ke 23 adalah sinergi membangun negeri, lestarikan budaya, tingkatkan pelayanan.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Pada hari Rabu tanggal 17 Juni Tahun 2026 pukul 08.53 wit, telah di laksanakan aksi unjuk rasa dari Soladiritas Perjuangan Rakyat (SPARTA) gabungan dari Samurai, LMND dan SMI Kabupaten Halmahera Selatan, dengan penjelasan sebagai berikut : Untuk jumlah aksi, melibatkan Masyarakat dan Tukang Ojek, sementara jumlah aksi terpantauh 50 (empat) orang, dan Moderator masih melakukan Konsilidasi massa aksi di seputaran Zero Poind. Terkait sasaran aksi, bertempat di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kab. Halsel. Tuntutan massa aksi, terkait dengan isu Nasional Meliputi : a. Kenaikan Harga BBM. b. Program MBG. c. Serta Kebijakan Presiden Republik Indonesia yang di nilai gagal mensejahterahkan masyarakat.
Massa aksi merobohkan pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, Senin (15/6/2026). Aksi sempat memanas, massa membakar ban bekas dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Demonstran menuntut pencabutan kebijakan kenaikan BBM serta menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, tata kelola program MBG, dan kondisi ekonomi masyarakat. Pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, dirobohkan massa dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM non subsidi, Senin (15/6/2026). Pagar kantor yang beralamat di Jalan Panambuang, Labuha, Kecamatan Bacan Selatan, tersebut dirobohkan saat massa aksi berupaya menorobos masuk ke dalam halaman, sekitar pukul 11.54 WIT. Massa juga membakar ban bekas di halaman setelah merobohkan pagar. Ketegangan sempat terjadi antara massa aksi dan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan. Ada pun puluhan massa aksi tersebut tergabung dalam OKP Cipayung Halmahera Selatan. Di antaranya, KNPI, HMI, GMNI, PMII, LMND, GMKI, dan GAMKI. Selain kenaikan harga BBM, massa juga menyoroti masalah tata kelola program MBG, melemahnya nilai tukar rupiah, pemborosan APBN, hingga praktik militerisme di kalangan masyarakat sipil. Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan, Sefnar Tagaku, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Di mana harga kebutuhan pokok akan naik, biaya transportasi makin mahal, dan puncaknya adalah daya beli masyarakat yang terus menurun. "Kondisi ini paling dirasakan masyarakat kecil seperti nelayan, petani, buruh, hingga pedagang kaki lima," ujar Sefnat dalam keterangannya. Sefnat menilai pemerintah pusat gagal menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk di Halmahera Selatan. Oleh karena itu, pihaknya meminta DPRD dan dan pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Kami juga meminta agar program-program yang tidak menjadi kebutuhan dasar rakyat kecil seperti program MBG, segera dihentikan," tandasnya Anggota DPRD Halsel Sagaf Hi. Taha, Tamrin Haji Hasim, Irawan Adam dan Masdar Mansur menerima masa pendemo dan sekaligus memberikan tanggapan bahwa akan menyampaikan tuntutan masa aksi ini ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
Dalam upaya mengsinersikan kegiatan-kegiatan dalam alat kelengkapan DPRD, sebagaimana diketahui bahwa fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik di parlemen, maka fraksi mendistribusikan anggota fraksi di alat kelengkapan dewan baik di badan-badan maupun komisi-komisi. terhadap hal itu maka fraksi gabungan apsi dprd halsel aktif melakukan rapat internal fraksi dalam rangka melihat dan mengevaluasi berbagai kebijakan tiap alat kelengkapan DPRD. rapat internal fraksi apsi dprd halsel tersebut banyak materi yang di bahas.
