Kegiatan Lembaga RAPAT BANGGAR DAN TAPD HALSEL TERHADAP TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TAHUN 2025
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Belanja TA 2024 s.d. 2025*
Selasa, 31 Maret 2026
I. KEBIJAKAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyelesaian temuan BPK adalah prioritas utama yang harus disikapi secara kolektif:
• Bupati telah membentuk Tim Tindak Lanjut LHP BPK RI melalui SK Bupati yang dikoordinasikan langsung oleh para Asisten Bupati.
• Penanganan temuan tidak hanya difokuskan pada temuan tahun 2025, tetapi juga mencakup penyelesaian sisa temuan tahun-tahun sebelumnya melalui perbaikan sistem.
II. RINGKASAN CAPAIAN FINANSIAL (PER 31 MARET 2026)
Berdasarkan data tabel pemantauan, rekapitulasi nilai pemulihan keuangan daerah:
• Total Nilai Kerugian: Teridentifikasi sebesar 1.990.651.761,18 dari 9 temuan utama.
• Nilai Pemulihan: Telah dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai 1.395.753.183,78.
• Persentase Capaian: Saat ini berada pada posisi 70,12%.
• Saldo Tersisa: Masih terdapat kewajiban pemulihan sebesar 594.898.577,40.
III. APRESIASI DAN CATATAN KRITIS DPRD
Badan Anggaran DPRD memberikan catatan penting terhadap progres yang telah berjalan:
• DPRD memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Tindak Lanjut Pemda yang telah menunjukkan kinerja signifikan dengan mencapai persentase pemulihan sebesar 70,12%.
• Meski progres positif, DPRD menekankan perlunya validasi de facto terhadap SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) agar angka yang dilaporkan benar-benar terjamin kekuatannya.
• DPRD juga menekankan agar Pemda Melakukan kodefikasi terhadap mitra/kontraktor untuk mencegah mal-administrasi berulang
IV. Kesimpulan
DPRD mengapresiasi progres yang ada, namun menuntut Ketegasan Tanpa Kompromi terhadap OPD yang menghambat pencapaian target 90% demi menjaga marwah akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dengan tidak hanya teguran tertulis, melainkan tindakan tegas
