RAPAT BANGGAR DAN TAPD DENGAN AGENDA PEMBACAAN PENANDATANGAN REKOMENDASI DPRD HALSEL TERHADAP TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TAHUN ANGGARAN 2025

01 April 2026, 04:30 WIB

Rapat badan anggaran dprd halsel dengan TAPD terkait lanjutan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang dilakukan. terhadap rapat tersebut banggar dprd memberikan catatan penting terhadap tapd salam bentuk rekomendasi, dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah yang diterima sekda halsel.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

FORUM KEMITRAAN PENGELOLAAN KERJASAMA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT KAB. HALSEL

Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dikabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Daerah melaksanakan diskusi dalam forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan ditingkat kabupaten halmahera selatan, dalam forum ini banyak hal dipaparkan oleh BPJS provinsi Maluku Utara, termasuk didalamnya adalah sarana-sarana bidang kesehatan di halsel. ada beberapa isu strategis yang menjadi persoalan yakni : 1. ketepatan dan kecepatan klaim bpjs, 2. permasalahan rujukan berjenjang, 3. ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, 4. kepersertaan JKN dan peserta non aktif, 5. kualitas pelayanan peserta BPJS, 6. ketersediaan obat dan alat kesehatan, dan 7. kerjasama bpjs dan pemda.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi Ke Kementrian Haji dan Umroh RI

Komisi 1 DPRD Halmahera Selatan bersama Bupati Halmahera Selatan melakukan konsultasi ke kementrian Haji dan Umroh RI di Jakarta terkait kuota haji Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2026, dimana dalam penetapan kuota haji tahun 2026 Kab. Halmahera Selatan hanya mendapatkan kuota 7 orang, hal ini sangat berdampak pada antrean calon jemaah haji Halmahera Selatan semakin menumpuk. Aturan baru haji 2026 meliputi pengelolaan haji terpusat di bawah Kementerian Haji, pemangkasan kuota petugas daerah demi kuota jemaah, diperbolehkannya petugas non-muslim (tugas teknis), penentuan kuota daerah oleh Menteri Haji, dan penurunan batas usia minimal jemaah menjadi 13 tahun. kondisi inilah yang membuat alasan Komisi 1 DPRD Halsel bersama Bupati Halmahera Selatan melakukan konsultasi untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci dari kementrian haji dan umroh. Komisi 1 dan Bupati halsel diterima langsung oleh direktur haji dan umroh kemntrian haji dan umroh. dalam penjelasannya bahwa pemerintah ingin menata pelaksanaan haji dan umroh terpusat di di Kementrian Haji dan umroh. terhadap kuota haji Halmahera Selatan tahun 2026 yang merosot jauh dikarenakan uu terbaru mengisyaratkan kuota haji sudah ditetapkan berdasarkan tahun pendaftaran.

Kegiatan Lembaga

SIDAK ANGGOTA DPRD HALSEL KE PUSKESMAS SAKETA

Anggota DPRD Halmahera Selatan Tamrin Haji Hasim Lakukan Sidak ke Puskesmas Saketa di Sela-Sela Kegiatan Reses Gane Barat – Di sela-sela pelaksanaan Reses II Masa Sidang II Tahun 2026 di Kecamatan Gane Barat, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Perindo, Tamrin Haji Hasim, menyempatkan diri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Saketa, Sabtu (4/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki kemitraan kerja dengan Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim menilai penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dalam sidak tersebut, Tamrin Haji Hasim meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, ruang pemeriksaan, ruang rawat, ketersediaan obat-obatan, serta berdialog langsung dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang sedang memperoleh layanan. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan berkualitas. Oleh karena itu, seluruh tenaga kesehatan diharapkan terus meningkatkan disiplin kerja, profesionalisme, serta memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang masyarakat. "Reses bukan hanya menjadi momentum menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga kesempatan bagi kami untuk memastikan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat berjalan dengan optimal. Pelayanan kesehatan adalah salah satu sektor yang harus terus kita awasi bersama," ujar Tamrin Haji Hasim. Selain meninjau pelayanan, Tamrin Haji Hasim juga menerima berbagai masukan dari pihak puskesmas terkait kebutuhan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan, serta dukungan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Gane Barat. Seluruh hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dan akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar berbagai kendala yang masih dihadapi dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah. Tamrin Haji Hasim berharap sinergi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Saketa terus diperkuat sehingga pelayanan kesehatan yang prima dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Gane Barat.