RAPAT BANGGAR DENGAN TAPD PEMDA HALSEL TERKAIT FINALISASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 202

26 Juni 2026, 15:36 WIB

Setelah melewati beberapa tahapan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 maka pada tanggal 26 juni 2026, bertempat di ruang banggar dprd halsel telah dirampungkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. namun sebelum sampai pada tahapan finalisasi dan pembahasan batang tubuh ranperda tersebut, sebagaimana kesimpulan Rapat ke 3 bahwa tapd harus menghadirkan pimpinan 6 opd yang sebagaimana rekomendasi BPK. untuk itu pimpinan opd yakni pu, perkim, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan rsud menyampaikan laporan terkait zoal tindak lanjut rekomendasi BPK.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

PARIPURNA KE 10 MASA SIDANG II TAHUN 2026 DENGAN AGENDA PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

DPRD Halmahera Selatan pada hari kamis jam 13.00 wit melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pelaksanaan paripurna dilaksanakan bagian dari rangkaian penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh pemerintah daerah pada rapat paripurna beberapa hari lalu. fraksi apsi dprd halsel melalui juru bicaranya Tamrin Haji Hasim menyampaikan beberapa point terkait ranperda tersebut, mulai dari tata kelola pemerintahan, struktur PAD dan pada meminta pemerintah untuk melakukan beberapa terobosan dalam rangka menggenjot PAD. pada akhir pandangannya fraksi apsi menerima ranperda yang ajukan pemerintah dengan melanjutkan pembahasannya di badan anggaran.

Kegiatan Lembaga

STUDI BANDING DPRD HALSEL KE DINAS DPMD KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT

Study Banding Komisi 1 DPRD halsel ke dinas DPMD kabupaten bekasi dengan materi mempelajari kab bekasi dalam melakukan pemekaran desa dan kecamatan, serta rujukan tapal batas desa yang digunakan. dalam studi banding tersebut komisi 1 mendapatkan paparan materi dari kepala dinas dpmd kab bekasi Yana Suryana. seperti diketahui bahwa kab halsel dengan jumlah kecamatan 30 dan memiliki desa 249 desa, akan tetapi luas wilayah halsel cukup luas sehingga pelayanan terhadap masyarakat sering terhambat oleh luas wilayah, termasuk di dalamnya soal aspek pengawasan dan spen of control sehingga tidak ada solusi lain kecuali peningkatan status beberapa dusun menjadi desa, pemekaran desa termasuk juga pemekaran kecamatan.

Kegiatan Lembaga

RESES KE II MASA SIDANG II TAHUN 2026 DI DESA DORO KECAMATAN GANE BARAT

8 Juli 2026 – Desa Doro, Kecamatan Gane Barat Rangkaian kunjungan di Desa Doro diisi dengan dialog terbuka bersama masyarakat. Warga berharap adanya peningkatan kualitas jalan desa, fasilitas umum, bantuan bagi kelompok usaha masyarakat, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan pelayanan publik. Tamrin Haji Hasim mengapresiasi partisipasi masyarakat dan menegaskan bahwa hasil reses akan menjadi bahan perjuangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan.