Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Dalam rangka evaluasi program dan anggaran 2026, Komisi 1 melakukan rapat evaluasi program dan anggaran dengan mitra kerja komisi 1, yang pertama ini dengan dinas perpustakaan dan kearsipan.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Halsel ke desa bahu kec. mandioli selatan Kab Halmahera Selatan terkait dengan aksi masyarakat desa bahu yang menuntut kepala desanya mundur akibat pengelolaan dana desa diduga diselewengkan sehingga gaji dan intensif perangkat desa tidak dibayarkan oleh kepala desa, selain itu kepala desa jarang berada didesa lebih banyak berada di ibukota kabupaten. aksi masyarakat desa bahu tersebut berujung pada pemboikotan kantor desa, dinding kantor desa dipenuhi tulisan² protes terhadap kinerja kepala desa. komisi 1 meninjaklanjuti aspirasi masyarakat desa bahu tersebut sekembalinya dari kunjungan tersebut dengan memanggil kades bahu, kepala dinas dpmd halsel dan camat mandioli selatan meminta penjelasan terkait kisruh tersebut. dalam pandangan Komisi 1 berdasarkan data dan informasi serta kajian dan telaah diputuskan merekomendasikan kepada dinas dpmd untuk menonaktifkan sementara kepala desa bahu, sekaligus meminta inspektorat halsel untuk memgaudit penggunaan dana desa bahu 3 tahun terakhir.
Rapat Badan Anggaran DPRD Halsel dan Tim Anggaran Pemerindah Daerah (TAPD) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun 2025 dan Tindaklanjut Temuan LHP BPK Tahun 2024 Pemda Halmahera Selatan. dalam rapat tersebut terungkap masih banyak temuan BPK Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti oleh pemda Halmahera Selatan, Banggar DPRD halsel mengingatkan kepada Pemda agar segera melaksanakan perintah BPK agar segera melakukan pengembalian ke kas daerah. terhadap LHP BPK Tahun Anggaran 2025, masih pula ditemukan kekurang patuhan terhadap pengelolaan anggaran, baik terhadap pembiayaan program maupun belanja rutin lainnya. banggar secara khusus meminta TAPD Halsel agar lebih konsen pada temuan² BPK agar segera ditindaklanjut.
Komisi 1 dprd halsel menindaklanjuti rapat dengan lsm gelisah terkait sinkronisasi jumlah penduduk halsel, terhadap hal tersebut komisi 1 melakukan rdp dengan dinas kesehatan, dinas dukcapil, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kabag hukum dan kadis diperindakop membahas sinkronisasi dan upaya melakukan pendataan ulang penduduk halsel. sebagaimana data yang diperoleh dari bps dan capil menunjukan ketimpangan yang sangat mencolok dimana data yang di rilis bps tidak sama dengan data yng di liris capil halsel. dalam rdp tersebut disepakati di bentuk tim sinkronisasi penduduk. ada beberapa instrumen yang belum di data secara baik.
