RDP DENGAN REKTORAT UNIVERSITAS NURUL HASAN DAN STAIA LABUHA, TERKAIT TRANSPARANSI PENERIMA BEASISWA DARI PEMDA HALSEL

22 Juni 2026, 15:07 WIB

Rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dprd halsel dan 2 pimpinan perguruan tinggi di halmahera selatan yakni : Universitas Nurul Hasan dan Sekolah tinggi agama islam alkhairat labuha berlangsung di ruang banggar DPRD halsel. rpd tersebut adalah tindaklanjut tuntutan masa aksi aliansi perjuangan masyarakat tertindas (sparta) halmahera selatan yang dilakukan beberapa waktu lalu, dimana salah satu point tuntutan adalah transparansi terkait beasiswa mahasiswa dua perguruan tersebut yang bersumber dari APBD halmahera selatan. sebagaimana diketahui bahwa pemerintah halmahera selatan dalam beberapa tahun terakhir menganggarkan anggaran untuk membantu mahasiswa yang berkuliah di dua kampus tersebut.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Konsultasi DPRD Halsel ke kementrian dalam negeri

Konsultasi pimpinan dan anggota dprd halmahera selatan ke dirjen bina Keuangan daerah kementrian dalam negeri di Jakarta dalam rangka meminta penjelasan kementrian dalam negeri terkait transfer dana ke daerah (tkd) halsel yang turus drastis, begitu pula DBH minerba halsel yang kurang lebih 189 milyar tahun 2025 belum dibayarkan oleh pusat. hal ini berdampak pada banyak program yg tidak bisa dilaksanakan. terkahad materi yang di konsultasikan tersebut, kemendagri lewat dirjen bina Keuangan daerah menyampaikan bahwa TKD disesuaikan daerah memang mengalami penurunan dalam dalam menopang program prioritas presiden yakni MBG. solusi efektif yg didapat dari konsultasi tersebut adalah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi daerah agar dapat mengenjot Pendapatan asli daerah (PAD), minimnya TKD membuat halsel mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baik disektor pajak dan retribusi sebagai bagian dari langkah ikhtiar agar program yang telah dirancang bisa dibiayai oleh PAD.

Kegiatan Lembaga

LANJUTAN, RAPAT BANGGAR DENGAN AGENDA TINDAKLANJUT PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam lanjutan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, materi yang di boboti dan dimintai penjelasan TAPD adalah terkait beberapa item anggaran yang mengalami pergeseran, berikut juga sisa penganggaran tahun 2025 (silpa). dilihat dari besarnya silpa tahun 2025 yakni 28,44 milyar menjadi sorotan banggar. oleh karena persoalan yang di tanyakan oleh banggar dan belum di bahas secara terperinci makanya pimpinan rapat menunda diskorsing lagi pembahasannya. agenda selanjutnya adalah pembahasan batang tubuh ranperda yang akan di bahas pada tanggal 25 juni 2026. Terhadap kelanjutan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dimana pada tanggal 25 juni 2026 sejati dilakukan pembahasan batang tubuh ranperda akan tetapi dalam rapat berkembang terkait hasil rekomendasi BPK atas laporan penggunaan apbd tahun 2025 terdapat 6 opd yang nilai temuannya cukup signifikan, untuk itu maka banggar meminta dihadirkan kembali 6 pimpinan opd tersebut dalam rapat banggar, banggar meminta penjelasan terperinci terkait soal temuan dan tindak lanjutnya. Untuk itu dijadwalkan kembali

Kegiatan Lembaga

RDP KOMISI 1 DENGAN CAPIL, DINAS KESEHATAN, KABAG HUKUM, NAKERTRAS DAN DEPERINDAGKOP SERTA LSM GELISAH TERKAIT SOAL SINKRONISASI JUMLAH PENDUDUK

Komisi 1 dprd halsel menindaklanjuti rapat dengan lsm gelisah terkait sinkronisasi jumlah penduduk halsel, terhadap hal tersebut komisi 1 melakukan rdp dengan dinas kesehatan, dinas dukcapil, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kabag hukum dan kadis diperindakop membahas sinkronisasi dan upaya melakukan pendataan ulang penduduk halsel. sebagaimana data yang diperoleh dari bps dan capil menunjukan ketimpangan yang sangat mencolok dimana data yang di rilis bps tidak sama dengan data yng di liris capil halsel. dalam rdp tersebut disepakati di bentuk tim sinkronisasi penduduk. ada beberapa instrumen yang belum di data secara baik.