MENERIMA KELOMPOK MASA AKSI

18 Mei 2026, 13:46 WIB

Masa aksi koalisi masyarakat lingkar tambang halsel, menyampaikan aspirasi ke dprd terkait sengketa lahan antara alimusu dan kades kawasi arifin saroa. komisi 1 sebagaimana putusan pimpinan dprd halsel terkait soal sengketa lahan di soligi di serahkan ke komisi 1. terhadap hal tersebut komisi 1 menerima perwakilan masa aksi dari kelompok koalisi masyarakat lingkar tambang halsel, dalam pertemuan tersebut masa aksi menyampaikan beberapa tuntutan yakni komisi 1 diminta agar mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti sk bupati halmahera selatan no 92 tahun 2026. rapat menghasilkan beberapa keputusan yakni komisi 1 akan menjadwalkan pemanggilan tim percepatan penyelesaian sengketa dalam waktu dekat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Kuker Anggota DPRD ke PT. Gelora Mandiri Membangun (Perusahaan Perkebunan kelapa sawit)

Kuker Anggota DPRD ke PT. GMM terkait temuan hasil reses dimana dibeberapa desa lingkar sawit terdapat beberapa permasalahan diantaranya kesejahteraan pekerja, tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat khususnya desa² dilingkar sawit. dalam kuker tersebut diperoleh penjelasan dari pihak managemen PT. GMM. terhadap persoalan yang diperoleh PT. GMM berjanji akan menindaklanjutinya. perlu di ketahui bahwa area sawit PT. GMM meliputi 8 desa dan 3 kecamatan yang merupakan daerah pemilihan Halmahera Selatan 3 dimana daerah² ini merupakan basis partai perindo pada pemilu 2024 lalu.

Kegiatan Lembaga

RDP KOMISI 1 DENGAN CAPIL, DINAS KESEHATAN, KABAG HUKUM, NAKERTRAS DAN DEPERINDAGKOP SERTA LSM GELISAH TERKAIT SOAL SINKRONISASI JUMLAH PENDUDUK

Komisi 1 dprd halsel menindaklanjuti rapat dengan lsm gelisah terkait sinkronisasi jumlah penduduk halsel, terhadap hal tersebut komisi 1 melakukan rdp dengan dinas kesehatan, dinas dukcapil, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kabag hukum dan kadis diperindakop membahas sinkronisasi dan upaya melakukan pendataan ulang penduduk halsel. sebagaimana data yang diperoleh dari bps dan capil menunjukan ketimpangan yang sangat mencolok dimana data yang di rilis bps tidak sama dengan data yng di liris capil halsel. dalam rdp tersebut disepakati di bentuk tim sinkronisasi penduduk. ada beberapa instrumen yang belum di data secara baik.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi DPRD Halsel ke kementrian dalam negeri

Konsultasi pimpinan dan anggota dprd halmahera selatan ke dirjen bina Keuangan daerah kementrian dalam negeri di Jakarta dalam rangka meminta penjelasan kementrian dalam negeri terkait transfer dana ke daerah (tkd) halsel yang turus drastis, begitu pula DBH minerba halsel yang kurang lebih 189 milyar tahun 2025 belum dibayarkan oleh pusat. hal ini berdampak pada banyak program yg tidak bisa dilaksanakan. terkahad materi yang di konsultasikan tersebut, kemendagri lewat dirjen bina Keuangan daerah menyampaikan bahwa TKD disesuaikan daerah memang mengalami penurunan dalam dalam menopang program prioritas presiden yakni MBG. solusi efektif yg didapat dari konsultasi tersebut adalah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi daerah agar dapat mengenjot Pendapatan asli daerah (PAD), minimnya TKD membuat halsel mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baik disektor pajak dan retribusi sebagai bagian dari langkah ikhtiar agar program yang telah dirancang bisa dibiayai oleh PAD.