Meja Wakil Rakyat

Air Seret UMKM Tersendat, Devie Honce Barakati Desak Perbaikan Layanan dan Akses Pasar di Bitung

Kamis 02 April 2026 14:56 WIB

BITUNG - Air bersih yang hanya mengalir dini hari dan usaha kecil yang tersendat akses pasar menjadi potret paling mendesak dari denyut ekonomi warga di dua kecamatan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di tengah dorongan penguatan ekonomi kerakyatan, persoalan dasar itu justru menahan laju warga untuk bertahan, apalagi berkembang.

Kondisi tersebut terungkap saat anggota DPRD Kota Bitung Devie Honce Barakati melakukan blusukan ke Kecamatan Madidir dan Kecamatan Girian, Selasa lalu, dalam rangka Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025-2026. Dia menyisir permukiman warga di Kelurahan Girian Atas dan sejumlah titik di Madidir, didampingi aparat kelurahan dan perangkat lingkungan setempat.

Masalah yang muncul berlapis, dari infrastruktur hingga layanan dasar. Jalan berlubang, saluran air tertutup pasir hingga akses BPJS yang terhenti menjadi keluhan berulang. Warga juga mengaku minim pemahaman soal bantuan sosial, serta mendesak percepatan pengangkatan Kepala Lingkungan (Pala) dan RT guna memperkuat layanan dan keamanan.

Namun, soal air bersih menjadi titik paling krusial. “Warga mengeluh air PDAM mengalir hanya 3 hari sekali dan hanya di waktu tengah malam yaitu pukul 1-3 subuh. Hal itu membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih,” ungkapnya, Kamis (2/4/2026).

Kondisi ini bukan hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menekan aktivitas ekonomi warga, terutama pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan air dan stabilitas layanan dasar.

Keluhan itu langsung ditindaklanjuti. Hari ini, Devie mendatangi kantor PDAM Kota Bitung untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong pembenahan distribusi air bersih. Dia juga mencoba berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait persoalan warga. Namun, upaya tersebut belum terlaksana karena kantor dinas dalam kondisi tutup.

Di sektor ekonomi kerakyatan, Devie turut menyambangi pelaku UMKM percetakan kaos di Bitung. Di sektor ini, masalahnya berbeda, tetapi sama mendesaknya yakni keterbatasan akses pasar. Pelaku usaha mengaku tidak hanya terkendala perizinan, tetapi juga kesulitan memasarkan produk agar mampu bersaing dan menjangkau konsumen lebih luas.

Situasi ini menunjukkan penguatan UMKM tidak cukup berhenti pada legalitas usaha. Intervensi perlu menyentuh aspek hilir meliputi distribusi dan akses pasar agar usaha rakyat benar-benar tumbuh dan menopang ekonomi lokal.

Selain itu, warga mendorong kemudahan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mempercepat legalitas lahan. Mereka juga meminta penambahan lampu jalan di titik rawan untuk menjaga keamanan lingkungan pada malam hari.

Devie menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan dalam agenda dewan.
“Semua aspirasi yang disampaikan warga akan kami perjuangkan, agar dapat ditindaklanjuti pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” tuturnya.