Meja Wakil Rakyat

Aleg Perindo Minta Pemerintah Evaluasi Kuota BBM Bengkalis demi Jaga Ekonomi Warga

Rabu 13 Mei 2026 13:14 WIB

BENGKALIS - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berulang di sejumlah daerah mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memengaruhi distribusi barang, aktivitas nelayan, hingga usaha kecil yang bergantung pada kelancaran pasokan energi.

Di Kabupaten Bengkalis, persoalan distribusi BBM dinilai semakin terasa seiring meningkatnya pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kuota distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Perindo, Laurensius Tampubolon, pada Rapat Lintas Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (12/5/26). Dia menilai antrean BBM yang terjadi tidak hanya berlangsung di Bengkalis, tetapi juga di wilayah daratan lainnya.

“Saya rasa permasalahan ini bukan cuma di Bengkalis yang sering kita hadapi juga di daratan. Sering antre panjang. Jadi kita tidak tahu apakah memang yang banyak pengepul atau memang kuota dari Pertaminanya kurang,” ujar Laurensius.

Menurut dia, pemerintah melalui instansi terkait perlu mengkaji ulang kuota BBM di Bengkalis karena kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi lokal. Laurensius menilai kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan kebutuhan distribusi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Aktivitas Warga Dinilai Tingkatkan Kebutuhan Energi

Laurensius mengatakan peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas usaha masyarakat menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam distribusi BBM. Sebab, ketersediaan energi dinilai berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi kerakyatan di daerah.

“Mungkin Menperindag perlu mendata kembali, kemungkinan besar kurang kuota Bengkalis. Karena mungkin semakin banyak yang punya kendaraan. Jadi kita tidak bisa patok seperti selama ini, karena ada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata dia.

Dia juga menyoroti tidak aktifnya salah satu SPBU di Bengkalis yang dinilai ikut memengaruhi distribusi BBM di lapangan. Kondisi tersebut disebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kuota distribusi energi ke daerah.

“Mungkin kuota di Bengkalis ini kita tambahi, apalagi berkurangnya atau tidak aktifnya satu SPBU,” ujar dia.

Laurensius menilai persoalan BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Ketika distribusi energi terganggu, aktivitas nelayan, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari mobilitas harian turut terdampak.

Distribusi BBM Diminta Diawasi Ketat

Selain evaluasi kuota, Laurensius juga meminta pemerintah melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Apakah memang kuotanya kurang atau memang ada pengumpul kita enggak tahu. Jadi ini perlu juga Menperindag sekali-kali turun ke lapangan dengan aparat,” ucap dia.

Dia menegaskan evaluasi distribusi dan pengawasan BBM perlu dilakukan secara menyeluruh agar persoalan antrean panjang tidak terus berulang dan membebani masyarakat. Menurut dia, stabilitas distribusi energi menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi kerakyatan tetap berjalan di daerah.