Meja Wakil Rakyat

APBD Nduga Turun, Partai Perindo Usulkan Penataan Belanja & Pemanfaatan SiLPA

Senin 09 Maret 2026 12:39 WIB

NDUGA - Penurunan pendapatan dalam APBD Kabupaten Nduga Tahun 2026 dinilai berpotensi berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kondisi itu juga diperkirakan memicu defisit anggaran yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Total pendapatan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan ini pada 2026 tercatat sekitar Rp942,2 miliar, turun dari tahun anggaran sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Penurunan tersebut terutama terjadi pada sejumlah sumber dana transfer dari pusat.

Sorotan terhadap kondisi tersebut disampaikan Fraksi Partai Perindo DPRK Nduga dalam pandangan akhirnya terhadap rancangan APBD 2026. Salah satu penurunan paling signifikan terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya Rp280 miliar menjadi sekitar Rp55 miliar pada 2026.

“Khusus penurunan DAK terjadi karena kurangnya upaya menjemput program oleh sejumlah organisasi perangkat daerah,” ujar Ketua Fraksi Partai Perindo DPRK Nduga Gubuganus Kogoya.

Dalam rancangan APBD tersebut, total belanja daerah mencapai sekitar Rp1,05 triliun. Dengan kondisi pendapatan yang lebih rendah, pemerintah daerah diperkirakan menghadapi defisit anggaran sekitar Rp136 miliar.

Fraksi Partai Perindo meminta pemerintah daerah menutup defisit tersebut melalui normalisasi anggaran atau memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.

Selain itu, Partai Perindo juga menyoroti komposisi belanja operasional, terutama belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas yang dinilai masih cukup tinggi dibandingkan belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai Perindo mendorong pemerintah daerah meningkatkan program peningkatan sumber daya manusia melalui beasiswa, memperkuat layanan kesehatan, serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Nduga.

"Partai Perindo tetap konsisten dan berkomitmen mengawal pandangan akhir ini demi pembangunan daerah dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Nduga,” kata Gubuganus.