Meja Wakil Rakyat

Bahas Ranperda Industri & Investasi, Perindo Manggarai: Harus Berdampak ke Rakyat

Rabu 06 Mei 2026 14:17 WIB

MANGGARAI - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur mendorong agar dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang tengah dibahas tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan. Implementasi konkret dinilai menjadi kunci agar kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat, termasuk dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Penegasan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Sidang Paripurna Masa Sidang II Tahun Dinas 2026.

“RPIK tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan semata. Implementasi yang konsisten, terukur dan berorientasi pada hasil menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan tersebut,” kata Sekretaris Fraksi Partai Perindo Yohanes D. M. Gampur, Selasa (5/5/2026). 

Dia mengungkapkan, arah pembangunan industri daerah perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), serta didukung tahapan pelaksanaan yang jelas, indikator kinerja dan dukungan anggaran.

Fraksi juga menekankan pentingnya penetapan sektor industri unggulan berbasis potensi lokal, terutama sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Manggarai. 

Pengembangan industri, lanjut Yohanes, harus mampu meningkatkan nilai tambah dan memperkuat rantai pasok sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal. “Tentunya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi warga setempat,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan industri diingatkan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur agar berjalan realistis dan inklusif.

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Fraksi Partai Perindo menilai kebijakan tersebut strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi yang masuk diharapkan tetap berpihak pada pelaku usaha lokal sehingga penguatan ekonomi kerakyatan dapat berjalan seiring.

Fraksi mendukung pemberian insentif dan kemudahan bagi investor, namun menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. “Hal tersebut harus disertai mekanisme yang jelas, transparan dan akuntabel guna menghindari potensi penyalahgunaan serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” terang Yohanes.

Fraksi juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan perencanaan investasi melalui penyusunan peta potensi daerah, penguatan promosi, serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan berbasis digital.

Di sisi lain, keberpihakan terhadap masyarakat lokal tetap harus dijaga, antara lain melalui pelibatan pelaku usaha daerah, perlindungan UMKM, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Perindo turut menyoroti pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat. Fraksi meminta agar seluruh Pokir tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar direalisasikan dalam anggaran daerah.

"Realisasi Pokir menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat untuk memutar roda ekonomi kerakyatan serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif," tegas Yohanes.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Manggarai menyatakan menerima dan menyetujui kedua Ranperda untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.