Belanja Modal Sangihe Naik, Fraksi Perindo Minta Jalan & Air Bersih Jadi Prioritas
SANGIHE-Kenaikan belanja modal dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 2026 membawa harapan sekaligus tuntutan. Dengan total anggaran mencapai Rp905,43 miliar atau bertambah Rp71,08 miliar dari APBD induk, pemerintah daerah diminta memastikan tambahan ruang fiskal tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama untuk membuka akses jalan serta memperkuat layanan air bersih dan irigasi.
Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Jais Salele mengapresiasi peningkatan tersebut. Namun, dia mengingatkan kenaikan belanja modal harus diikuti kejelasan program, transparansi penggunaan dan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat. “Peningkatan belanja modal apabila dilakukan secara tepat itu sangat diapresiasi,” ujarnya, Kamis (3/9/2026).
Pandangan itu disampaikan Jais saat membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Perindo dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2026. Partai Perindo meminta pemerintah daerah menjelaskan program yang menjadi prioritas, khususnya pembangunan dan peningkatan jalan, prasarana serta jaringan irigasi.
Bagi Jais, pembangunan jalan tidak cukup diukur dari berapa banyak ruas yang dikerjakan. Infrastruktur harus mampu membuka akses antarwilayah dan memberi manfaat bagi masyarakat di kampung-kampung yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas.
Persoalan akses tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kondisi kemarau yang berkepanjangan. Fraksi Partai Perindo meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyiapkan intervensi untuk menjaga ketersediaan air bersih dan memastikan kebutuhan irigasi masyarakat tetap terpenuhi.
“Khusus untuk dampak kemarau panjang, pemerintah daerah harus memikirkan agar ada intervensi yang dilakukan,” kata anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ini.
Air bersih dan irigasi, lanjut Jais, bukan sekadar persoalan layanan dasar. Ketersediaan air juga berkaitan dengan aktivitas pertanian dan sumber penghidupan masyarakat. Ketika pasokan air terganggu, dampaknya dapat meluas dari kebutuhan rumah tangga hingga produktivitas ekonomi warga.
Karena itu, Fraksi Partai Perindo meminta pembangunan jalan mengedepankan asas keadilan. Anggaran diharapkan tidak hanya menyasar wilayah yang aksesnya sudah relatif baik, tetapi juga membuka konektivitas menuju kawasan yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur.
Dengan begitu, kenaikan belanja modal tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perubahan APBD. Bagi Fraksi Perindo, anggaran harus diterjemahkan menjadi pembangunan yang membuka akses, memperbaiki layanan dasar dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonominya.
“Peningkatan belanja modal harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tegas legislator lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sangihe ini.
Di tengah sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai Perindo tetap mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai konsisten dan antusias sehingga pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diagendakan.
Fraksi Partai Perindo bersama tiga fraksi lainnya menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD dan nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Persetujuan itu disertai harapan agar penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Bagikan:
Selengkapnya
