Daftar Anggota
  • Berita
  • Biang Kemacetan, Partai Perindo Sumut Minta Pemasangan Median Jalan Karya Wisata Ditinjau Ulang
Biang Kemacetan, Partai Perindo Sumut Minta Pemasangan Median Jalan Karya Wisata Ditinjau Ulang
Median Jalan di Jalan Karya Wisata, Medan Johor.

Biang Kemacetan, Partai Perindo Sumut Minta Pemasangan Median Jalan Karya Wisata Ditinjau Ulang

Rabu 14 Desember 2022 10:56 WIB

MEDAN -- DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara meminta pemasangan pembatas lajur atau median Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor ditinjau ulang.

“Sejumlah masukan dari warga agar median Jalan Karya Wisata ditinjau ulang, sebab menyusahkan (penguna jalan) dan sepanjang hari macetnya terlalu panjang,” ujar Wakil Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Budianta Tarigan, Kamis (8/12/2022) lalu.

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com

Menurutnya, Partai Perindo Sumut mendukung program pembangunan dilakukan Pemerintah Kota Medan, tetapi jika program itu menjadikan kontraproduktif harus dikritisi dan diberi jalan ke luar.

“Median jalan harus membantu, bukan menambah kemacetan" jelas tokoh Al-Washliyah Sumut tersebut.

Ia menuturkan wilayah selatan Medan tersebut begitu cepat berkembang. Ini terbukti dengan meningkatnya lokasi hunian baru.

“Tapi median jalan itu, seperti tidak melalui studi analisis berbasis populasi publik,” tambahnya.

Setelah pemasangan median, di jalan tersebut tidak disediakan arah putar balik atau u-turn. Sementara, arah putar balik hanya tersedia di simpang zebra cross lampu merah.

Akibat pemasangan median jalan itu, pernah terjadi kecelakaan di Jalan Karya Wisata.

"Selain melanggar peraturan juga riskan kecelakaan,” jelasnya.

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan PartaiPerindo,kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Bahkan, masyarakat sebagai pejalan kaki kesulitan untuk menyeberang jalan karena aksesnya terhadang oleh media jalan tersebut.

“Pejalan kaki harus melompat untuk melintas karena pembatas jalan terlalu tinggi,” jelas dia.

Sebagai warga setempat, dirinya siap bersedia untuk berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Medan, sehingga dinas terkait mendapatkan gambaran sesuai analisis berbasis populasi penduduk.

“Rekayasa lalu lintas harus berdasar populasi kendaraan dan penduduk. Bukan asal jadi,” tambahnya.

Hariansib