BIN-Polri Awasi Karantina, Partai Perindo: Keputusan Presiden Jokowi Sudah Tepat!
Kamis 06 Januari 2022 18:02 WIBJAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam & Digital Security Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mengawasi karantina.
Hal ini dilakukan guna mengawasi pendatang dari luar negeri ke Indonesia di tengah merebaknya virus baru Covid-19 varian Omicron.
"Sudah tepat Presiden Jokowi minta Polri dan BIN mengawasi," kata Susaningtyas yang juga Pengamat Militer dan Intelijen, Kamis (6/1/2022).
BACA JUGA: Pengamat Sebut 5 Pati Bintang 3 TNI AD Punya Peluang Sama Jabat KSAD Gantikan Andika Perkasa
Dia mengatakan dalam aspek penegakan hukum (law enforcement) memang hal itu menjadi ranah Polri.
Adapun, terkait dengan BIN tentu tidak terbantahkan lagi bahwa kecepatan kerja BIN dan leadership di BIN di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan yang penuh komitmen tinggi dalam pelaksanaan berbagai program.
"Seperti mobile laboratorium, intelligence medic, rapid test, disinfectant, dan menyumbang pusat-pusat kesehatan rujukan terutama di epicentrum penyebaran Covid-19," tutur Nuning.
BACA JUGA: Untuk informasi dan keanggotaan, kunjungi http://bit.ly/MemberPartaiPerindo
BIN, lanjutnya, dapat fokus terhadap kerja membantu tes, pelacakan, dan perawatan 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Apalagi berkaitan dengan pelacakan, BIN adalah ahlinya, sehingga kerja seperti ini bisa dipertahankan sampai krisis Covid-19 selesai.
"BIN memiliki sistem deteksi awal yang bagus, dapat dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta BIN dan Polri menjaga pelaksanaan karantina terhadap para pendatang dari luar negeri yang tiba di Indonesia.
Ditunjuknya BIN dan Polri di ring pertama dalam mengawasi karantina, menyusul terus meningkatnya jumlah pasien Covid-19 varian Omicron di Indonesia yang mencapai 136 suspect.
"Saya minta betul-betul, utamanya yang terkait dengan Omicron ini adalah karantina. Bagi yang datang dari luar negeri, hangan ada lagi dispensasi-dispensasi. Apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (3/1/2022).
BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com
Perintah Jokowi ini melihat sejumlah fakta terjadinya pelanggaran yang dilakukan pendatang dari luar negeri yang tidak mengikuti aturan karantina.
Bahkan, segelintir anggota DPR, pejabat hingga selebritis yang telah mendarat di Tanah Air menolak mengikuti karantina dan memilih pulang ke rumah dengan membayar upeti kepada petugas agar lolos dari karantina.
Pemberian privilege atau hak istimewa kepada public figure dan anggota dewan hingga kalangan pejabat dengan tidak mengikuti karantina kesehatan seusai melancong ke luar negeri itu memicu kecemburuan masyarakat.
Bagikan:
Selengkapnya
