Desak Evaluasi Investasi Durian, Arnol Alohai: Harus Kembali ke Petani Lokal
Rabu 08 April 2026 17:28 WIBPARIGI MOUTONG - Di tengah geliat ekspor durian dari Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, satu pertanyaan mengemuka: siapa yang paling merasakan hasilnya?
Anggota DPRD Parigi Moutong Arnol Alohai menilai arus investasi terutama pada komoditas durian montong perlu ditinjau ulang. Bukan untuk mengerem, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar turun ke masyarakat, terutama petani lokal yang selama ini berada di hulu produksi.
Pernyataan itu muncul setelah adanya kesan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa DPRD dan pemerintah daerah tidak sejalan dalam mendukung investasi. Arnol menolak anggapan tersebut, dan menyebut evaluasi yang dilakukan justru bagian dari upaya memperbaiki arah kebijakan.
“Kita perlu mengevaluasi bagaimana investasi yang masuk di Parigi Moutong ini berefek bagi masyarakat dan daerah. Kalau dulu kontribusinya hanya sedikit, ke depan daerah harus bisa mendapatkan hasil yang lebih layak. Itu yang kita dorong,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Di lapangan, geliat bisnis durian memang kian terasa. Kehadiran packing house dan rantai distribusi membuka akses pasar lebih luas. Namun, tanpa tata kelola yang berpihak, nilai tambah kerap berhenti di hilir, bukan di kebun-kebun milik petani.
Legislator Partai Perindo ini mendorong Dinas Pertanian melakukan pemetaan wilayah potensial pengembangan durian. Langkah ini dinilai penting agar program tidak sporadis dan petani lokal bisa naik kelas, bukan sekadar jadi pemasok bahan baku.
Di titik ini, dia menyinggung pentingnya penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Menurutnya, investasi seharusnya tidak hanya menghadirkan angka, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi kerakyatan, dari produksi, distribusi hingga posisi tawar petani.
Di luar isu investasi, Arnol juga menyoroti komunikasi di internal pemerintahan daerah yang dinilainya belum solid. Dia menyinggung adanya perbedaan pernyataan antara yang disampaikan dalam sidang paripurna dan hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Ini agak lucu kalau pimpinan berbeda suara dengan apa yang dievaluasi. Saya menyarankan agar segera dilakukan konsolidasi internal. Kita ini satu wadah dalam membangun daerah,” tutur putra daerah kelahiran 10 April 1984 ini.
Dia mengingatkan, perbedaan sikap di ruang publik hanya akan memperkeruh persepsi, terutama ketika daerah sedang berupaya membangun kepercayaan investor sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Di tengah tarik-menarik kepentingan itu, satu hal yang digarisbawahi adalah investasi tak cukup hanya hadir. Investasi harus bekerja untuk daerah, terutama untuk warga yang selama ini menjaga pohon-pohon durian tetap berbuah.
Bagikan:
Selengkapnya
