Meja Kerja Ketua Umum

Digitalisasi Indonesia, Partai Perindo Dorong Keadilan Jaringan Internet

Sabtu 26 Maret 2022 22:21 WIB

YOGYAKARTA - Partai Perindo meminta pemerintah mengatur pendirian jaringan internet oleh operator. Sehingga, keadilan jaringan internet dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia. 

"Digitalisasi Indonesia itu ada dua komponen. Yang pertama, jaringan (network) dan kedua adalah servis atau layanan," ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (26/3/2022).

Menurutnya, jaringan dibangun secara nasional dengan regulasi. Operator tidak perlu diberi pilihan. Karena ketika diberi pilihan maka operator hanya akan membangun jaringan di daerah-daerah gemuk saja seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jawa Tengah. 

Kemudian, di wilayah-wilayah terpencil atau kecil mereka tidak mendirikannya karena keuntungan yang mereka dapat akan kecil. Oleh karenanya, mereka mengincar wilayah-wilayah yang banyak pelanggannya. 

"Jadi mereka cari untung yang lebih besar. Itu kalau diserahkan kepada pasar," ujar dia. 

BACA JUGA: Atasi Minyak Goreng Mahal, HT: Harus Ada Alokasi Kelapa Sawit yang Dijual Murah ke Pabrik

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya mengatur hal tersebut. Operator diijinkan membangun jaringan di daerah gemuk asalkan mereka juga membangun jaringan di daerah terpencil. Sehingga keadilan jaringan internet akan tercipta.

Sementara untuk servis, pemerintah bisa menyelenggarakan e-Government dengan maksimal. Pemerintah juga bisa memberikan e-Education yang terprogram dengan baik sehingga mampu menciptakan warga yang cerdas.

"Jaringan internet yang maksimal bisa dimanfaatkan untuk mendukung e-agriculture, pertanian atau pun perikanan modern. Warga di daerah terpencil bisa meng-upload barang-barang mereka untuk dijual. Kalau sekarang hanya di kota besar yang bisa," ujarnya.

Jika masyarakat Aceh hingga Papua mampu menikmati internet berkecepatan tinggi maka program memakmurkan bangsa ini akan semakin cepat tercapai. Warga dari berbagai pelosok negeri mampu mempromosikan mereka sehingga ekonomi bisa bergerak.

Hal itu semua bisa dilakukan dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Namun, Indonesia saat ini setengahnya menganut sistem free market yang sejatinya tidak cocok untuk bangsa ini.

"Free market itu hanya cocok untuk negara yang taraf hidup serta pendidikannya cukup tinggi. Di mana, mereka bisa melakukannya secara mandiri," ujarnya.

Okezone