Dipimpin Legislator Perindo, DPRD Sumut Dengarkan Keluhan Masyarakat Desa Natumingka

Rabu 09 Juni 2021 17:27 WIB

SUMUT - Komisi A DPRD Sumut didampingi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan peninjauan ke lokasi sengketa lahan antara PT TPL dengan masyarakat Desa Natumingka. Dalam pertemuan dengan warga Desa Natumingka Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba pada Kamis (03/06/21) lalu, DPRD Sumut menampung keluhan dan memastikan legalitas tanah adat masyarakat Desa Natumingka. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Jonius Hutabarat anggota DPRD Sumut dari Fraksi Perindo guna mendengar langsung keluhan dan persoalan terkait bentrok yang dialami masyarakat. “Kehadiran Komisi A di sini adalah melihat kondisi masyarakat terkait perselisihan antara masyarakat Desa Natumingka dengan PT TPL." kata Jonius Hutabarat. "Ada dua aspek yang kami ingin ketahui, bagaimana legalitas pertanahan serta untuk melihat terkait adanya dugaan terjadinya bentrok sehingga ada masyarakat yang harus berurusan dengan kepolisian,” jelasnya. Salah seorang penatua Desa Natumingka, Jusman Simanjuntak menjelaskan sejarah singkat hadirnya PT Indorayon atau PT TPL di Desa Natumingka, hingga terjadinya bentrok pada 18 Mei 2021 lalu. “Pada 17 Mei 2021 kami mengetahui bahwa PT TPL akan melakukan penanaman eucalyptus di lahan adat kami. Kemudian pada 18 Mei 2021 kami meminta kepada pihak PT TPL agar tidak dilaksanakan penanaman,” terangnya. Kehadiran karyawan PT TPL bersama pihak Kehutanan menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan konsesi PT TPL, lanjutnya, hal ini yang mendasari masyarakat Natumingka untuk tetap bertahan hingga terjadi aksi saling dorong dan pelemparan batu serta kayu yang mengakibatkan korban luka. “Sebagai orang tua masyarakat Desa Natumingka, kami akan tetap memperjuangkan tanah adat yang kami yakini milik masyarakat Desa Natumingka,” sebutnya. Mitrapolcom