Gas Melon Langka Cekik UMKM, Partai Perindo Usulkan Keterlibatan Koperasi Desa Jadi Penyalur Resmi

Senin 10 Agustus 2026 16:57 WIB

Jakarta - Kelangkaan elpiji tiga kilogram yang melanda berbagai daerah, mulai dari Solo, Purworejo, hingga Samarinda, terus membebani napas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini dinilai berlawanan dengan semangat kemerdekaan dan perayaan HUT RI ke-81 yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Krisis pasokan gas elpiji tiga kilogram terus berlanjut pada pekan pertama Agustus 2026, seperti yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, di mana kelangkaan memicu lonjakan harga eceran hingga Rp35.000 per tabung dan menghambat operasional pelaku usaha mikro.

Tersendatnya distribusi barang bersubsidi tersebut juga terjadi di wilayah lain, seperti di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang sempat memicu keluhan kelangkaan hingga memunculkan fenomena pembelian secara berlebihan oleh warga masyarakat.

Merespons rentetan krisis energi tersebut, Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq menyoroti sistem distribusi terbuka yang saat ini dinilai masih sangat rapuh. Evaluasi menyeluruh terkait data kuota serta perombakan jalur penyaluran harus segera dilakukan demi melindungi masyarakat kelas bawah.

"Kami mengusulkan agar pangkalan gas dibekali sistem digital. Jadi, saat warga membeli, datanya bisa langsung dicocokkan untuk memastikan mereka memang berhak menerima subsidi," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/26).

Kelangkaan gas di tingkat eceran secara langsung menghantam biaya operasional dan kelangsungan hidup pelaku usaha kecil. Kondisi yang kian mendesak ini menuntut pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah penyelamatan yang tepat sasaran.

"Gas tiga kilogram adalah urat nadi ekonomi harian UMKM dan ibu rumah tangga. Kami harap Pertamina dan pemda tidak hanya melihat angka kuota wilayah, tetapi segera memetakan titik-titik kelangkaan terparah untuk mengeksekusi operasi pasar darurat," tegas Agus.

Menurut dia, penentuan alokasi gas bersubsidi perlu ditinjau ulang agar selaras dengan kondisi riil perekonomian daerah. Kuota pasokan harus segera dievaluasi secara menyeluruh karena angka yang ada saat ini terbukti belum mencerminkan pertumbuhan riil jumlah pelaku UMKM pascapandemi.

Guna menjamin keadilan distribusi dalam jangka panjang, institusi ekonomi di akar rumput didorong untuk mengambil peran strategis sebagai perpanjangan tangan penyaluran energi. Kebijakan ini diharapkan mampu memotong rantai birokrasi panjang yang selama ini kerap dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Saya mendorong pihak yang terkait untuk segera membuka 'Jalur Distribusi Khusus', sebagai contoh menjadikan Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pangkalan resmi penyalur. Dengan menitipkan distribusi langsung pada institusi ekonomi milik warga di tingkat desa atau kelurahan, pasokan dan harga diharapkan dapat lebih terjaga," ungkapnya.

Perlindungan ketersediaan energi yang dikelola langsung oleh institusi tingkat kelurahan diyakini akan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah konkret tersebut sekaligus menjadi perwujudan nyata dari cita-cita negara untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang merata di momentum peringatan kemerdekaan.