Meja Wakil Rakyat

Kadis Kesehatan Nias Barat Diberhentikan Bupati, Politisi Partai Perindo: Jangan Main Copot

Selasa 21 September 2021 14:18 WIB

MEDAN - Keputusan Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu memberhentikan Rahmati Daeli dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan dinilai bertentangan dengan aturan perundangan-undangan. 

Politikus Partai Perindo Kabupaten Nias Barat Ruslain Zai mengatakan Khenoki Waruwu belum genap 6 bulan menjabat sebagai Bupati, sehingga belum diperkenankan secara aturan melakukan mutasi pejabat.

"Saya sebagai masyarakat Nias Barat dan sebagai seorang politikus kecewa terhadap keputusan Bupati Nias Barat yang sembrono dan tidak taat terhadap aturan perundang-undangan. Kita akui bahwa mutasi jabatan terhadap ASN di wilayahnya merupakan kewenangannya, tetapi perlu dikaji dan dipertimbangkan apa yang menjadi dasar hukumnya. Jangan main copot saja," katanya.

• BACA JUGA: Politisi Muda Partai Perindo Komit Majukan UMKM di Rejang Lebong

Dijelaskan Ruslan, Pasal 71 UU 10/2016 disebut kepala daerah baru boleh melakukan mutasi setelah 6 bulan menjabat kecuali ada izin tertulis menteri.

Untuk diketahui, Khenoki Waruwu dilantik sebagai Bupati Nias Barat pada April 2021, sementara Kadis Kesehatan diberhentikan pada 19 Agustus 2021. 

Atas pencopotan dirinya, Rahmati Daeli memohon pembatalan keputusan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena bupati diduga melanggar aturan perundang-undangan.

KASN turun langsung ke Pulau Nias meminta klarifikasi, yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Barat, Fakhili Gulo, didampingi sejumlah asisten, kepala bagian, kepala dinas dan Kepala Badan Kepegawaian Nias Barat, di Hotel Kaliki Kota Gunungsitoli, Jumat (17/9/2021) lalu.

Asisten Komisioner KASN, Kusen Kusdiana menyatakan akan memberikan rekomendasi secepatnya terhadap pemberhentian jabatan Kadis Kesehatan Nias Barat tersebut.

"Jika terdapat ketidak sesuaian dari keputusan tersebut, maka akan kita evaluasi kembali. Kita akan sampaikan kesimpulan dari klarifikasi secepatnya," ungkapnya.

Sekda Nias Barat, Fakhili Gulo usai permintaan klarifikasi oleh KASN, menyatakan pemberhentian sementara Rahmati Daeli dari jabatannya sudah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Yang dilakukan Bupati Nias Barat sudah sesuai menurut hukum dan aturan yang berlaku. Bila ada yang berkeberatan disilahkan karena itu haknya," ujarnya kepada wartawan.

Dijelaskan Sekda pemberhentian sementara Rahmati Daeli dikarenakan tidak tercapainya penanganan Covid-19 di Kabupaten Nias Barat.

Sebelumnya, Rahmati Daeli menyatakan legowo atas pencopotan dirinya dari jabatan Kadis Kesehatan. Namun, ia merasa banyak mendapat tudingan tidak benar pasca-dicopot dan mengklarifikasi sejumah tudingan dialamatkan kepadanya.

"Benar, setiap perintah pimpinan wajib harus dilaksanakan dan saya legowo untuk menerimanya, dan tentang penonaktifkan saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, perlu kami klarifikasi," kata Rahmati Daeli kepada medanbisnisdaily.com,.

Antara lain, ia menjelaskan, dana yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp 2.500.000.000, dana ini bukan di DPA Dinas Kesehatan, tetapi melekat di DPA BPKPAD Nias Barat dan dikelola oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Nias Barat.