Kaleidoskop 2021: Ketua Partai Perindo Malang Soroti Pandemi, PPKM & Dampak Sosial Ekonomi
Kamis 30 Desember 2021 13:46 WIBMALANG -- Beragam peristiwa menarik terjadi pada 2021 di Kota Malang layak menjadi sorotan sekaligus refleksi dan evaluasi sebagai bentuk kontrol sosial demi kebaikan bersama.
BACA JUGA: Kaleidoskop 2021 Webinar Partai Perindo: Edukasi Saham, Konvensi Rakyat, hingga Dorong RUU Korban Kekerasan Seksual
Beberapa peristiwa menonjol tersebut adalah kulminasi pandemi COVID-19 disertai pemberlakuan PPKM dan gerakan vaksinasi massal.
Termasuk di antara berbagai macam dampak sosial ekonomi akibat dari pandemi berkepanjangan seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjak pengangguran.
Demikian rangkuman catatan akhirnya tahun 2021 disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly.
Menurut Laily, awal tahun 2021 diawali dengan tekad besar bangsa dan negara Indonesia terbebas serta keluar dari bayang-bayang pandemi COVID-19.
BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com atau hubungi (021) 5068200 dan (WA) 081901002376
Banyak agenda dilakukan mulai dari gerakan vaksinasi massal, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pembelajaran tatap muka terbatas. Semua langkah itu dilakukan dalam upaya terbebas dari cengkeraman pandemi.
Terutama adalah kebijakan vaksinasi yang paling terbukti dan realistis dalam menekan penyebaran virus COVID-19.
Di sisi lain, pemberlakukan PPKM berdampak kepada sebagian besar masyarakat. Mulai dari aspek kehidupan, terutama sosial dan ekonomi masyarakat secara nasional. Kondisi ini juga terjadi di Kota Malang.
Menjelang tutup tahun 2021, Malang yang identik dengan Kota Layak Anak tercoreng akibat kasus perudungan dan tindak kekerasan kepada anak di bawah umur.
Berkaitan dengan hal ini tentu harus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah Kota Malang dalam mengeluarkan kebijakan di tahun 2022.
BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo, kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo
Tentunya dengan harapan, pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan secara nyata kepada masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan.
Dengan rutin melakukan komunkasi dan menyaring masukan dari stakeholder, para pemerhati, bahkan para ahli di Kota Malang.
Hal ini tentu saja guna mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dalam mengedepankan kepentingan bersama untuk mewujudkan masyarakat Kota Malang yang lebih sejahtera.
Bacamalang


