Ketua DPP Partai Perindo Dorong Aktor Pengawas Intelijen Miliki Pengetahuan yang Memadai

Kamis 30 Juni 2022 08:11 WIB

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan di berbagai kajian masih terdapat dugaan pengawasan terhadap intelijen sedikit.

Selain itu, ada pula dugaan intelijen disinyalir dipolitisasi.

Kendati demikian, Nuning menilai masalah pengawasan memang terjadi pada setiap badan intelijen negara yang mengalami proses transisi demokrasi.

"Dalam berbagai media massa dan kajian terlihat masih ada dugaan minimnya pengawasan, pengawasan yang terfragmentasi, pengawasan yang cenderung politis dan normatif dan prosedural."

"Penting untuk dicatat bahwa dugaan itu ada pada setiap kepemimpinan intelijen dan masih dapat diperdebatkan," tutur Nuning dalam sebuah webinar BRIN, Rabu (29/6/2022).

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo, kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Akan tetapi, kata dia, masalah pengawasan memang terjadi pada setiap badan intelijen negara yang mengalami proses transisi demokrasi.

Dia menjelaskan, diperlukan peran serta dari beberapa pihak yang berfungsi mengawasi agar intelijen di Indonesia menjadi efektif.

Menurutnya, di dalam dimensi sistem pengawasan terdapat 4 jenis aktivitas yang saling berkaitan, yakni identifikasi, deteksi, investigasi, dan evaluasi.

"Namun, 4 jenis aktivitas pengawasan ini perlu diadvokasi hingga dapat diatur landasan regulasi secara fundamental, baik dalam bentuk UU dan turunannya hingga dalam bentuk juklak atau juknis," ucapnya.

Lebih jauh dikatakan, jika hal tidak diterapkan, maka sistem pengawasan berisiko hanya bersifat normatif dan mudah dieksploitasi dalam ruang ruang politis.

Tak hanya itu, seharusnya tiap aktor pengawas memiliki pengetahuan atau informasi yang memadai terhadap peran fungsi intelijen.

"Khususnya dinamika intelijen sebagai first line ot defence dalam menghadapi dinamika ancaman terkini yakni non konvensional, asimetris, dan irreguler, baik dari segi aktor, pola, dan strategi," ungkapnya

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com 

Nuning mengatakan, di dalam konteks penguatan kapasitas institusi, perlu juga dipertimbangkan keterlibatan pihak non partisan yang berasal dari kalangan akademisi atau ahli untuk membantu para aktor pengawas.

Menurut dia, perbantuan itu bisa bersifat regulee maupun ad hoc, yang dilakukan melalui proses seleksi terbuka ketat dan komprehensif.

"Untuk itu perlu dilakukan penyediaan suatu mekanisme terukur yang memungkinkan aktor pengawas mendapat informasi yang memadai dalam melakukan pengawasan, tanpa menciderai prinsip kerahasiaan infomasi intelijen yang dapat berdampak pada gangguan keamanan nasional," tuturnya.

Okezone