Ketua DPW Partai Perindo NTT Larang Kader Melakukan Politik Uang
Senin 27 November 2023 14:10 WIBKUPANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) melarang anggota, kader, dan simpatisan untuk melakukan politik uang saat masa kampanye maupun hari H Pemilu 2024.
Semua kader dan simpatisan Partai Perindo di seluruh pelosok NTT harus mampu memerangi politik uang, karena efeknya masyarakat NTT akan menjadi barang jualan politik, dan tetap menjadi daerah miskin.
"Supaya diketahui semua pengurus maupun kader Partai Perindo NTT hingga Kabupaten/Kota kita larang keras untuk politik uang. Sebab kalau kita latih beli suara, maka provinsi NTT sampai dunia kiamat akan tetap sebagai provinsi miskin," tegas Ketua DPW Partai Perindo NTT, Jhonatan Nubatonis saat diwawancara VN akhir pekan kemarin di Kantor DPW Perindo NTT.
Jhonatan menjelaskan, DPW NTT meminta semua kader dan simpatisan partai Partai Perindo untuk memerangi politik uang, karena efek jangka panjangnya sangat berbahaya bagi suatu negara.
Jhonatan Nubatonis dengan tegas melarang kader Partai Perindo NTT untuk melakukan politik uang pada pemilu 2024, karena praktek politik uang merupakan pembodohan terhadap masyarakat.
"Seharusnya masyarakat diajarkan untuk paham apa itu demokrasi, karena masyarakat memiliki hak mutlak untuk itu. Sehingga kalau Caleg membeli masyarakat dengan uang, maka masyarakat tidak mendapat hasil apa-apa", tegas Nubatonis.
Jhonatan mengisahkan, pada Pilkada 2020 lalu dirinya pernah memecat Ketua DPD Perindo TTU, lantaran menerima uang dari salah satu calon Kepala Daerah. Langkah yang sama akan diambil Jhonatan jika menemukan ada Caleg Partai Perindo yang melakukan politik uang.
"Ingat kalau ada Caleg Partai Perindo yang bermain uang pasti saya pecat. Seperti Pilkada 2020 lalu, di mana Ketua DPD II TTU terima pendaftaran dan saya pecat. Tindakan itu sebagai bukti kita serius menolak keras politik uang. Karena di Partai Perindo saya larang keras walaupun itu lumrah dalam politik, " tegas Jhonatan.
Menurut Jhonatan, jika politik uang dilakukan hanya untuk mendapat jabatan maka itu adalah tindakan haram, karena menjadikan rakyat sebagai alat beli untuk mendapat jabatan.
Untuk mencegah adanya politik uang, maka Partai Perindo NTT mengadakan pendidikan politik bagi seluruh kader di pelosok NTT. Kegiatan pendidikan politik itu didanai oleh pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT.
"Pendidikan politik ini kami pakai untuk mengajar kader partai kami supaya tidak ada politik uang di Pemilu 2024, " tegas Jhonatan.
Dana hibah dari Kesbangpol NTT, kata Jhonatan, digunakan untuk musyawarah kerja wilayah sekaligus pendidikan politik kepada pengurus DPD maupun kader Partai Perindo di 22 daerah di NTT.
Saat ini pendidikan politik untuk daratan pulau Timor, Sabu Raijua, Rote Ndao, dan Sumba sudah selesai.
"Tinggal daratan Flores, Lembata dan Alor yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan", jelasnya.
Lebih lanjut Ketua Persatuan Orang Timor (POT) itu menjelaskan, para pemateri dalam pendidikan politik ini yakni Bawaslu, KPU dan Kesbangpol sebagai sumber pemberi dana, dan Kapolda NTT selaku pihak keamanan.
Partai Perindo NTT juga menyiapkan sejumlah strategi pemenangan dan programnya persis seperti pada tahun 2019, di mana Partai Perindo minimal meraih 50 persen kursi di Kabupaten/Kota, dan Partai Perindo harus masuk sebagai pimpinan DPRD.
"Partai Perindo NTT sudah mempunyai fraksi murni, komisi dan pimpinan dewan. Sehingga di tahun 2024, kita ingin Partai Perindo merebut kursi sebagai ketua DPRD baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota karena memang sekarang kami menyiapkan strategi secara baik," pungkasnya.
VICTORYNEWS
Bagikan:
Selengkapnya
