Kriminolog UI Sarankan Lima Pembenahan Ini untuk Membangun SDM Polri

Jumat 21 Oktober 2022 19:40 WIB

JAKARTA -- Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai munculnya berbagai kasus yang melibatkan oknum perwira tinggi dan anggota Polri akibat melempemnya SDM di institusi kepolisian tersebut.

"Pada dasarnya dari berbagai kasus (anggota/perwira Polri) yang terjadi semua menyangkut SDM. Tidak menyangkut anggaran, peranakan dan bukan juga menyangkut soal infrastruktur," kata Meliala di webinar Partai Perindo bertajuk "Bersih Bersih di Tubuh Polri: Upaya Membangun Polri Berwibawa dan Dicintai Rakyat" pada Jumat, 21 Oktober 2022.

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan PartaiPerindo,kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan pembenahan menyeluruh di SDM Polri. Hal ini penting dilakukan agar kualitas SDM di seluruh tingkatan anggota Polri yang diinginkan masyarakat sesuai harapan.

"Kita memberikan harapan kepada pimpinan Polri untuk melakukan pembenahan. Polri perlu melakukan perubahan terkait dengan SDM," ujarnya.

Ia menjelaskan terdapat lima hal penting yang harus dilakukan agar dapat memperbaiki mutu dari SDM Polri, sehingga tidak muncul hal-hal yang terjadi pada saat ini.

Pertama yaitu fase rekrutmen. Dia menjelaskan pada fase ini metode rekrutmen dalam rangka pengisian level struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Polri sepenuhnya mengacu kepada manajemen ASN.

Artinya, pengisian jabatan perwira tinggi di Polri disarankan mengunakan proses lelang jabatan, sehingga semua orang bisa terlibat. Dengan demikian, tidak ada hak prerogatif Kapolri untuk memilih Kadiv Propam dan jabatan penting lainnya di Polri.

"Kalau kemudian ada apa-apa Kapolri tidak kelihatan beban. Maka harus konsisten pada manajemen ASN. Polri perlu konsisten para level jabatan pada JPT ini," ungkapnya.

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com

Kedua fase pembentukan, di mana pada fase ini pendidikan pembentukan kepolisian dilakukan oleh lembaga pendidikan umum. Hanya pendidikan kedinasan (lanjutan/kekhususan) yang dilakukan oleh kepolisian saja.

"Ada bagusnya Polri juga membuat satu pemikiran untuk tidak membuat lembaga pendidikan umum yang khusus Polri saja. Di mana pendidikan kepolisian diserahkan kepada pendidikan umum atau kampus-kampus yang melahirkan lulusan yang kemudian diseleksi oleh Polri," jelasnya.

Ketiga fase penempatan, perlunya konsepsi satu pintu bagi semua personil saat memulai karier. Maksudnya, tidak ada lagi pendidikan bagi calon anggota Perwira.

"Ada bagusnya Polri mulai berpikir mengenai mengubah konsepsi sekarang ini, ada personil mulai dari jalur Tamtama, Bintara dan Perwira. Mengapa tidak membuat Polri berangkat dari satu start yang sama. Usulan saya agar ada satu pintu saja memulai karier bagi anggota Polri," tandas Meliala.

Keempat fase perawatan, yakni Polri perlu melakukan program mutasi-rotasi berbasis korps dan fungsi saja, ini ketika anggota Polri dipindah tugaskan ke daerah lain dan dilakukan mutasi.

"Begitu mereka ditempatkan, mereka perlu dirawat agar tidak timbul stres. Ketika dipindah seyogyanya terbatas sesuai dengan korps," ujarnya.

Kelima fase pengakhiran. Pada fase ini dia menjelaskan perlunya penyediaan asuransi jiwa dan kesehatan atas nama penerima agar personil Polri ketika mereka pensiun nanti bisa hidup tenang. Ini juga untuk mencegah pensiunan Polri tidak melakukan penyimpangan.

"Dia (anggota Polri) yakin ketika dia sudah purna tugas, tidak menjadi anggota Polri dan kembali menjadi masyarakat biasa, sudah punya rumah dan perangkat yang baik sehingga dia tidak lagi berangkat dari bawah," pungkasnya.

iNews.id