Legislator Perindo Palu Sebut Kasus Dugaan Korupsi Dana Insentif Nakes Tak Transparan

Senin 19 Juli 2021 10:14 WIB

PALU – Anggota DPRD Palu Marcelinus kembali menyoroti langkah penyelesaian terkait dugaan kasus penggelapan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Birobuli, Palu. Menurutnya, hingga kini tak ada informasi yang jelas mengenai penanganan kasus tersebut. Kata Marcelinus kabarnya Inspektorat Daerah Palu telah mengaudit penggunaan dana penanganan Covid-19 tersebut. Bahkan dari hasil audit disebut-sebut inspektorat memerintahkan pengembalian dana yang diambil tidak sesuai petunjuk teknis tersebut. Bukan hanya itu, legislator Perindo Palu tersebut mengungkap Wali Kota Palu Hadianto Rasyid beberapa waktu lalu berjanji akan menindak tegas semua yang terlibat dalam penggunaan dana insentif Nakes di Puskesmas Birobuli. “Tidak ada yang jelas (perkembangan kasus). Kalau dibilang inspektorat memerintahkan pengembalian, lantas mana bukti pihak Puskesmas telah mengembalikan. Ini tidak ada transparansi,” kata Marcel sapaan akrabnya, Minggu (18/72021). Demikian halnya informasi bahwa kasus itu telah bergulir ke bagian Tipikor Polres Palu. Mercel mengaku jika memang tengah diselidiki, maka sejauh apa proses penyelidikanya. “Publik harus mengetahui seperti apa penyelesaian kasus tersebut,” ujarnya. Marcel mengutarakan seandainya memang ada perintah untuk mengembalikan, maka langkah ini harusnya diikuti dengan langkah hukum. Karena diduga ada perbuatan melawan hukum dengan adanya pengembalian dana insentif nakes tersebut. Jika tidak, hemat Marcel hal ini bisa berulang karena tidak ada efek jera. “Enak dong orang melakukan korupsi. Jika ketahuan hanya sekedar pengembalian,” katanya. Masih terkait informasi pengembalian dana yang telah dibagi ke nakes, Marcel juga membeberkan Kepala Puskesmas Birobuli lagi-lagi membebankan hal itu kepada nakes. Padahal sebelumnya, sewaktu dana itu akan dibagikan, Kepala Puskesmas Birobuli disinyalir memerintahkan para nakes untuk mengembalikan dana ke rekening bendahara puskesmas. “Kasihan nakes kita. Dipermainkan seenak hati,” ketusnya. Dia meminta, Imspektorat Daerah harus memeriksakan pengelolaan dana Covid-19 untuk insentif nakes di seluruh puskesmas di Palu. Merujuk laporan masyarakat, rekayasa Surat Keputusan (SK) untuk mengklaim insentif nakes, bukan hanya terjadi di Puskesmas Birobuli. “Di Puskesmas Nosarara saya mendapat laporan. Bahwa rekayasa untuk klaim dana insentif juga terjadi. Dan mereka bertanya, kenapa tak ada audit inspektorat di Puskesmas Nosarara,” sambung Marcel. Ia berharap Wali Kota Palu harus menindak tegas sesuai kewenangannya. Minimal melakukan penggantian terhadap kepala Puskesmas Birobuli dan kepala dinas kesehatan. “Ini preseden buruk bagi publik. Di tengah masyarakat tersiksa dengan banyaknya pengetatan kegiatan ekonomi. Di sisi lain ada penyelewengan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan aparatur pemerintah,” demikian Marcel. Paluekspres