PAD Belum Maksimal, Partai Perindo Dorong Gunung Mas Perkuat Penerimaan & Efisiensi Anggaran
GUNUNG MAS-Ruang fiskal Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan. Di tengah penurunan dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut lebih jeli menggali sumber penerimaan sekaligus menekan pos belanja yang kurang efisien.
Salah satu potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan berasal dari tunggakan pajak kendaraan dinas. Nilainya mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Di sisi lain, kontribusi perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga perlu dikelola lebih transparan agar dapat ikut menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Hasil dari pembayaran tunggakan tersebut berpotensi menambah penerimaan daerah karena 66 persen masuk ke pemerintah daerah,” ungkap Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Gunung Mas Singong, Kamis (3/9/2026).
Pemerintah daerah, kata Singong, perlu melakukan penagihan secara tegas terhadap tunggakan pajak kendaraan dinas roda empat dan roda tiga. Selain mengurangi kewajiban yang belum terselesaikan, pembayaran tunggakan tersebut dapat membuka tambahan penerimaan bagi daerah.
Upaya memperkuat penerimaan juga dinilai perlu dilakukan melalui kontribusi perusahaan. Fraksi Partai Perindo meminta pemerintah daerah membuka transparansi dan laporan berkala mengenai pengelolaan CSR perusahaan yang beroperasi di Gunung Mas.
“Dengan berkurangnya penerimaan daerah, pemanfaatan dana CSR sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Singong yang merupakan mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
Transparansi tersebut dinilainya penting agar kontribusi perusahaan dapat diketahui dengan jelas dan pemanfaatannya lebih terarah. Program CSR diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan serta persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di sisi belanja, Fraksi Partai Perindo mendorong Pemkab Gunung Mas mengkaji kemungkinan penggabungan organisasi perangkat daerah atau instansi yang memiliki keterkaitan fungsi. Langkah tersebut bisa meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat anggaran.
Dengan struktur organisasi yang lebih ramping dan fungsi yang tidak tumpang tindih, ruang belanja pemerintah diharapkan dapat diarahkan lebih optimal untuk pelayanan publik dan pembangunan.
Singong menambahkan, efisiensi juga perlu diikuti dengan pengawasan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau pegawai daerah. Pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai kebutuhan.
“Agar keberadaan pegawai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Bagikan:
Selengkapnya
