Daftar Anggota
  • Berita
  • Partai Perindo: Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Berpotensi Kontraproduktif
Partai Perindo: Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Berpotensi Kontraproduktif
Partai Perindo memandang syarat menunjukkan aplikasi bagi setiap pembeli Pertalite dan Solar dapat menimbulkan antrean panjang di SPBU.

Partai Perindo: Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Berpotensi Kontraproduktif

Selasa 28 Juni 2022 16:47 WIB

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menilai rencana pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi kurang berpihak pada rakyat kecil dan berpotensi kontraproduktif. 

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan memandang syarat menunjukkan aplikasi bagi setiap pembeli Pertalite dan Solar dapat menimbulkan antrean panjang di SPBU. 

Apalagi jika SPBU tersebut terletak di daerah pedalaman yang tidak terjangkau sinyal telepon selular HP. 

"Selain waktu antre menjadi lebih panjang, pengguna BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi umumnya masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Belum tentu semua memiliki handphone yang dapat mengakses aplikasi,” ujar Yerry di Jakarta, Selasa (28/6/2022). 

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo, kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina memastikan uji coba pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi melalui aplikasi MyPertamina dimulai pada 1 Juli 2022. 

Partai Perindo, lanjut Yerry, mengusulkan solusi untuk pembatasan pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi yaitu dengan melakukan klasifikasi jenis kendaraan. 

Pertalite dan Solar bersubsidi dikhususkan untuk sepeda motor di bawah 125 CC, kendaraan angkutan penumpang, truk pengangkut bahan pangan, dan mobil pribadi di bawah 1.200 CC. 

“Di luar itu, dilarang membeli Pertalite dan Solar subsidi,” kata Yerry. 

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com 

Dia juga mengingatkan pengaturan sesederhana apa pun pasti membutuhkan implementasi yang baik dan penegakan hukum.

Karena itu, kebijakan harus disosialisasikan secara masif dengan bahasa yang sederhana untuk memastikan tujuan akhir tercapai

SINDOnews.com