Partai Perindo Harap Permintaan Kuota Ideal Jamaah Haji Indonesia Dipenuhi Arab Saudi

Kamis 24 Maret 2022 19:37 WIB

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad berharap permintaan kuota haji ideal yang diusulkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah dapat dipenuhi.

Menag Yuqut bertemu dengan Tawfiq Al Rabiah di Arab Saudi pada Minggu 20 Maret 2022 lalu.

Dia menilai, saat ini calon jamaah haji Indonesia telah menantikan untuk dapat beribadah ke Tanah Suci setelah selama 2 tahun tertunda lantaran pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com

Di sisi lain, Menag Yaqut belum memberikan soal kepastian kuota jamaah haji Indonesia. Akan tetapi Arab Saudi mengatakan bahwa besaran kuota haji tahun ini diperkirakan belum normal seperti sebelumnya karena situasi pandemi.

"Harapan kami setidaknya yang disebut Menteri Agama sebagai kuota ideal itu yang bisa dipenuhi oleh Pemerintah Arab Saudi," kata Khaliq dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia 'Menanti Kepastian Kuota Haji 2022' yang disiarkan melalui YouTube Partai Perindo, Kamis (24/3/2022).

BACA JUGA: Lega! Arab Saudi Buka Ibadah Umrah bagi RI Tahun 2022, Partai Perindo: Umat Islam Indonesia Rindu Baitullah

Menurut Khaliq, besaran kuota haji Indonesia pada tahun ini tentu harus dilakukan dengan kesepakatan antarkedua negara.

"Maka dalam masa pandemi di 2 tahun belakangan itu Pemerintah Arab Saudi tetap menyelenggarakan ibadah haji tetapi untuk masyarakat lokal dan ekspatriat. Tapi kemarin tidak ada undangan untuk mengirimkan jamaah ke Arab Saudi jadi memang ditutup betul meskipun penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan," kata dia.

BACA JUGA: Untuk informasi dan keanggotaan, kunjungi http://bit.ly/MemberPartaiPerindo

Khaliq pun menepis isu terkait penggunaan dana haji sebesar Rp158 Triliun yang diduga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, dana haji telah dikelola oleh BPKH untuk hal-hal produktif dan dana tersebut dikembalikan ke dana haji.

"Jadi sebenarnya dana haji itu aman tidak benar kalau dibuat untuk pembiayaan infrastruktur dan lain-lain atau untuk pembiayaan IKN saya kira tidak benar," ujar dia.

Okezone