Politik Nasional

Partai Perindo Minta Penyelenggara Pemilu yang Baru Dilantik Jokowi Harus Berintegritas & Profesional

Rabu 13 April 2022 08:02 WIB

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengapresiasi atas dilantiknya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (12/4/2022).

Apresiasi Partai Perindo ini ditujukan agar para komisioner tersebut semakin meningkatkan kerja-kerja pengawalan demokrasi yang jujur dan adil (jurdil).

BACA JUGA: Usut Kasus Rudapaksa Anak, Polres Kediri Tindak Lanjuti Bukti Relawan Partai Perindo

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kader, Yusuf Lakaseng dalam dialog MNC News bertemakan "Tantangan bagi KPU Baru" selepas berbuka puasa, Selasa (12/4/2022).

Yusuf menekankan kinerja KPU dan Bawaslu baru tersebut harus tetap mencerminkan integritas dan profesionalisme sebagai upaya tegaknya pilar demokrasi di Indonesia.

"KPU dan Bawaslu harus bekerja dengan integritas yang tinggi dan penuh profesional," tutur Yusuf.

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo, kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Yusuf menambahkan kinerja yang profesional dan berintegritas tersebut pada aspek-aspek keadilan dan kemandirian bagi semua peserta pemilu, khususnya partai-partai yang nantinya berkontestasi pada pemilu serentak di 2024 mendatang.

"Mereka harus melayani dengan standar yang sama bagi semua partai politik untuk mewujudkan pemilu jujur dan adil," ujar Juru Bicara Nasional Partai Perindo tersebut.

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com 

Selain Yusuf Lakaseng, tampak narasumber lainnya yang turut hadir ialah Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR), Nurlia Dian Paramita.

Paramita berharap komisioner penyelenggara pemilu yang baru dapat memperbaiki tahapan pemilu yang lebih mandiri dan hasil pemilu yang akurat.

Dalam hal keakuratan hasil pemilu serentak 2023 nanti, Mita menilai permasalahan ini selalu terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu.

"Keakuratan hasil pemilu disini merupakan tantangan yang terjadi tiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini terindikasi dalam hal data pemilih tetap (DPT), penggunaan hak pilih yang tepat guna kemudian hasil pemilu yang masih belum bisa diketahui secara real time. Ini menjadi PR besar bagi KPU dan Bawaslu kedepannya," ujar Mita.

Okezone