Pemilu

Pemilu 2024 Marak Jual Beli Suara, Partai Perindo NTT: Tanda Kemunduran Demokrasi

Jumat 23 Februari 2024 14:52 WIB

KUPANG – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT), Jonathan Nubatonis, menyebut Pemilu 2024 lebih brutal jika dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Hal itu dikarenakan aktifitas jual beli suara yang sangat tinggi di Pemilu 2024. 

“Saya pikir partai politik harus tertibkan calegnya, kalau seperti ini mungkin lebih baik kita berhenti berpemilu,” ungkap Jonathan, Kamis, 22 Februari 2024.

Dirinya menyebut pemilu yang dipenuhi jual beli suara sama dengan hanya menipu rakyat. 

"Tidak ada edukasi kepada rakyat. Rakyat hanya dibodohi dan ditipu,” tegasnya.

Menurutnya, pemilihan umum dengan sistem tertutup akan lebih baik bagi masyarakat. 

“Karena ini (sistem pemilu terbuka) seperti buka pasar judi. Kalau model begini presiden harus ambil langkah,” tambahnya.

Jonathan menyebut, jual beli suara juga menjadi salah satu faktor yang membuat partispasi pemilih di Pemilu 2024 menurun.

“Ya, siapa yang sudah dagang suara pasti dia datang, sementara pemilih yang belum sempat dibeli suaranya tidak datang, karena dia tidak punya kepentingan,” jelasnya.

Menjadi mirisnya lagi, masyarakat tidak menyadari dampak dari jual beli suara, di mana Pemilu seharusnya dapat menghasilkan orang-orang yang bisa memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Orang jadi dewan tidak merasa bertanggung jawab karena sudah membeli (suara) dan yang memilih sudah merasa dibeli,” tandasnya.

Lebih lanjut, Jonathan mengatakan, yang terjadi pada Pemilu 2024 menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia, karena demokrasi yang bertujuan untuk mensejahterakan malah diperjualbelikan. 

“Kalau suara dijual beli, demokrasi ini mau dibawa ke mana?” tutunya.

Dirinya menambahkan, dalam konsep demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan dan yang duduk (legislatif dan eksekutif) dipilih oleh rakyat.

“Tapi itu tidak ada (di Pemilu 2024) karena jual beli suara. Ini pemilu yang hancur di Indonesia. Ini satu kemunduran demokrasi Indonesia,” pungkasnya.

ExpoNTT.com