Pemuda Perindo Dukung Vaksinasi Gotong Royong Berbayar, Tapi dengan Syarat...

Senin 12 Juli 2021 17:22 WIB

JAKARTA - Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendy Syahputra mendukung penuh terobosan pemerintah memaksimalkan jumlah masyarakat divaksin terutama terkait Vaksinasi Gotong Royong individu atau VGR diluncurkan PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Effendy mengatakan VGR ini sangat membantu pemerintah dalam memberikan akses seluas-luasnya mencegah penularan COVID-19 di mana pasien positif corona terus memuncak hingga saat ini. Hal ini juga bagian dari percepatan dan pencapaian kekebalan kelompok herd immunity di negeri ini. "Saya pikir VGR ini masuk akal, lagipula kita hormati juga hak masyarakat yang ingin cepat terlayani vaksin tanpa harus menunggu antrian dari vaksin gratis pemerintah. Terlebih tentu belum semua orang setuju atau cocok dengan vaksin gratis yang disediakan pemerintah,” ujar Effendi Syahputra di Kantor DPP Pemuda Perindo, Menteng, Jakarta, Senin (12/7/2021) siang. Effendy menyebutkan saat ini baru 20% saja dari jumlah penduduk yang divaksin dosis pertama dan hanya 8-9% divaksin dosis kedua. Dan jika hanya mengandalkan program vaksinasi gratis pemerintah tentu memakan waktu untuk mengejar target herd immunity. Hanya saja Effendy  meminta perlu adanya kajian dan pengawasan terkait VGR ini. Syaratnya, jangan sampai ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan secara ekonomi, pribadi ataupun kelompok atas pemberlakuan VGR ini. “Ya. Kalaupun untung, biar untuk Negara keuntungan itu (Kimia Farma atau BUMN) biar jadi pendapatan buat Negara. Maka harus diatur sedemikian rupa, baik operasional maupun pengawasannya," pesan Effendy. Adapun vaksin yang akan digunakan dalam program VHR Mandiri ini adalah Sinopharm. PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan membuka layanan VGR Individu atau vaksinasi berbayar mulai Senin (12/7/2021). Namun lantaran banyak menuai kritikan, PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda waktu pelaksanaan program vaksinasi berbayar tersebut. "Dan tentu jangan sampai hadirnya VGR ini juga membuat program vaksin gratis pemerintah mengendor, justru harus masif semua lini agar Indonesia terpenuhi dulu herd immunity-nya," tutup Effendy. Penggunaan jenis vaksin ini sesuai dengan keputusan pemerintah tentang jenis vaksin yang digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong. Tarif vaksin individu ini diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma.