Meja Wakil Rakyat

Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Naik, Legislator Partai Perindo: Faktanya, Masyarakat Masih Kesulitan!

Rabu 29 Mei 2024 07:30 WIB

MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengklaim angka pertumbuhan ekonomi meningkat dan dapat mendorong investasi baru.

Namun, pernyataan tersebut dipertanyakan mengingat realita kesulitan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A. Zulkifly, S.STP, M.Si, menyampaikan berdasarkan data terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 6,2% pada tahun 2023. 

Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa upaya pembangunan dan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

Keberhasilan ini juga mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan, jasa, dan industri.

“Pentingnya terus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan investasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang,” ujarmya kepada Herald Sulsel, Selasa, 28 Mei 2024 

“Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan tren positif dalam perekonomian daerah,” tambahnya.

Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Perindo Syamsuddin Raga. 

Ia menyatakan meskipun data dari pemerintah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, kondisi nyata di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

“Secara informasi dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi memang terlihat bagus. Tetapi faktanya, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjamin ketentuan masa depan,” ujar legislator Partai Perindo itu.

Syamsuddin menambahkan peningkatan angka ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Menurutnya, banyak warga yang masih berjuang untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.

Apalagi dengan meningkatnya harga-harga barang kebutuhan pokok.

Ia juga menyoroti kesenjangan ekonomi yang masih menjadi masalah utama.

“Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil,” tegas Syamsuddin.

Dalam pandangannya, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan benar-benar berdampak positif pada taraf hidup masyarakat. 

Program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ia menambahkan bahwa tingginya inflasi saat ini turut memperburuk kondisi perekonomian masyarakat. 

“Reformasi secara intensif dari pertumbuhan ekonomi itu sangat dibutuhkan. Pemerintah harus dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, baik untuk UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar,” tegasnya.

“Perlu dilihat distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi. Kalau hanya terpusat pada segelintir pihak, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak berdampak bagi masyarakat luas,” paparnya.

Menurutnya, upaya meningkatkan daya beli masyarakat juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup. 

“Ini bukan hanya soal uang di tangan masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat hidup dengan layak. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan,” tambahnya.

Syamsuddin mengakhiri dengan harapan bahwa pemerintah akan lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga memberikan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat. 

“Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Rakyat menunggu solusi yang konkrit dan implementasi yang efektif,” pungkasnya.

Herald.id