Meja Wakil Rakyat

Pokir hingga Puskesmas Mangkrak, Perindo Sikka Desak Realisasi Program Rakyat

Selasa 04 Agustus 2026 15:15 WIB

SIKKA - Anggaran telah disahkan, program sudah disepakati, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kondisi itu menjadi sorotan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 setelah sejumlah program yang telah dianggarkan belum terealisasi.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian keterangan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Sikka tentang Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027, Senin (3/8/2026).

Legislator Partai Perindo Marthen Luther Adji menilai jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi masih sebatas narasi yang belum sepenuhnya dibuktikan melalui realisasi program di lapangan.

"Jawaban ini seperti kita berbalas pantun. Dari tahun ke tahun hanya sebuah narasi yang disampaikan dan enak didengar, namun dalam pelaksanaannya atau realisasinya tunggu dulu," kata Marthen.

Menurutnya, masih banyak program yang telah dibahas dan ditetapkan bersama dalam APBD 2026, tetapi hingga kini belum terealisasi secara maksimal.
Salah satu yang disoroti adalah pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang telah dianggarkan dalam APBD, namun kemudian diubah atau bahkan dihilangkan tanpa melalui mekanisme resmi di DPRD.

"Tadi ada pertanyaan dari Fraksi Perindo bahwa Pokir-pokir itu dihilangkan tanpa melalui mekanisme paripurna. Ini sangat disayangkan," tutur alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang ini.

Selain itu, Marthen juga menyinggung penyelesaian pembangunan Puskesmas Tuanggeo yang kembali dianggarkan lebih dari Rp4 miliar pada tahun ini. Padahal, pada tahun sebelumnya, anggaran mencapai Rp6,4 miliar untuk proyek tersebut tidak terealisasi.

"Kami khawatir anggaran yang diusulkan pada 2027 nanti tidak terealisasi lagi. Oleh karena itu, kami meminta keseriusan pemerintah agar apa yang sudah dianggarkan untuk kepentingan rakyat benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Sikka," tegasnya.

Dia menilai program yang telah disepakati bersama dalam APBD seharusnya tidak berhenti pada pembahasan di ruang sidang, melainkan harus diwujudkan melalui program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Jangan sampai kita hanya bersandiwara di dalam ruangan ini sehingga rakyat mendengar bahwa DPRD dan pemerintah serius mengurus rakyat, tetapi ujung-ujungnya tidak," katanya.

Dalam kesempatan itu, Marthen juga mempertanyakan kejelasan informasi terkait gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebab, sebelumnya beredar informasi bahwa sebagian pegawai hanya menerima gaji sebesar Rp600 ribu per bulan, sementara dalam jawaban pemerintah disebutkan bahwa pembayaran dilakukan sesuai upah minimum regional (UMR).

"Yang benar yang mana? Kalau memang dibayar sesuai UMR Kabupaten Sikka, kita harus jujur mengurus kabupaten ini dan jujur mengurus kesejahteraan pegawai," pungkas politisi yang mengabdi 33 tahun sebagai ASN sebelum terjun ke politik ini.