Meja Wakil Rakyat

Politisi Partai Perindo Ambon Sesalkan Ratusan Guru Belum Terima Dana Tamsil

Rabu 17 November 2021 17:37 WIB

AMBON -- Selama 14 bulan, terhitung sejak Oktober 2020 hingga November 2021 ini, ratusan guru non-sertifikasi di Kota Ambon belum menerima dana tambahan penghasilan (Tamsil).

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon dari Partai Perindo Harry Putra Far Far sangat menyayangkan hal itu. 

Kata dia, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melalui Direktur Transfer Dana Khusus, ternyata Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui operator belum memasukan data administrasi untuk bisa dilakukan pencairan dana.

BACA JUGA: Kader Dilantik sebagai Pimpinan DPRD, Ketua Partai Perindo Sibolga: Tunjukkan Kinerja Nyata

Padahal, lanjut Far-Far, dalam agenda rapat sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Ambon mengaku telah mengirimkan seluruh data pertanggungjawaban untuk pencairan Tamsil tersebut.

“Dalam rapat terakhir komisi itu, Plt Kadis bilang sudah diupdate. Begitu pula dikuatkan dengan argumen dari operator, karena ini kaitan dengan input data guru,” kata dia.

BACA JUGA: Untuk informasi dan keanggotaan, kunjungi http://bit.ly/MemberPartaiPerindo

Ternyata, tandas Far Far, melalui perwakilan di DPR RI, dan jaringan langsung dengan Direktur Transfer Dana Khusus, ternyata belum. 

Bahkan Dapodik Kemendikbud belum selesai secara administrasi, makanya dananya belum tersalurkan.

“Ini adalah hak mereka. 2020 lalu, dana ini hanya dibayarkan 9 bulan (Januari-September) dan untuk Oktober sampai Desember 2020, itu tidak ada kejelasan," ungkap politisi muda Partai Perindo Ambon tersebut.

Karena itu, Komisi II DPRD Kota Ambon akan mengundang dinas terkait. Kata dia, mestinya persoalan ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Ambon, sehingga ratusan guru non-sertifikasi bisa menerima hak-hak mereka diakhir tahun ini.

"Belum lagi di tahun ini, sampai November, belum ada pencairan apa-apa. Kabarnya baru Rp100 juta yang masuk. Tapi belum disalurkan, karena tidak bisa mengcover seluruh hak-hak guru itu,” terangnya.

Sejauh ini belum diketahui data pasti jumlah guru non-sertifikasi di Kota Ambon, namun dana Tamsil diperkirakan berjumlah miliaran rupiah.

“Dinas Pendidikan mesti melihat persoalan ini secara baik dan lakukan kordinasi dengan Kemendikbud sehingga hak-hak guru ini bisa terbayarkan,” tandasnya. 

Timesmaluku