Daftar Anggota
  • Berita
  • Politisi Partai Perindo Dukung Misi Mahasiswa Bantu Pemutakhiran Data Warga Miskin di Kotabaru
Politisi Partai Perindo Dukung Misi Mahasiswa Bantu Pemutakhiran Data Warga Miskin di Kotabaru
Politisi Partai Perindo Kotabaru Rabbbiansyah saat menyambut kedatangan lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi

Politisi Partai Perindo Dukung Misi Mahasiswa Bantu Pemutakhiran Data Warga Miskin di Kotabaru

Selasa 02 November 2021 17:06 WIB

KOTABARU -- Komisi I DPRD Kotabaru kedatangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kehadiran mahasiswa di daerah tersebut dalam misi membantu melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sekretaris Komisi I DPRD Kotabaru Rabbbiansyah serta anggota dewan lainnya pun menyambut kedatangan lima pejuang muda itu. Kelima mahasiswa itu berasal dari Universitas NU Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Makasar, dan Universitas Pekalongan.

“Adik-adik mahasiswa yang rata-rata semester tujuh ini didampingi oleh saudara Abdul Rohim selaku koordinator PKH Kabupaten Kotabaru dan saudari Rizki Amalia Susanti selaku pendamping PKH Pulau Laut Timur,” kata Roby, Selasa (2/11/2021). 

BACA JUGA: Legislator Partai Perindo Makassar Serap Aspirasi Warga soal Perbaikan Jalan

Politisi Partai Perindo Kotabaru itu mengutarakan kedatangan lima mahasiswa yang mendapatkan SK dari Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kabupaten Kotabaru dalam misi membantu pemutakhiran DTKS.

Sasaran lainnya juga membantu untuk memetakan dan merancang program berbasis pemberdayaan sosial di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Kotabaru.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya adik-adik mahasiswa utusan Kementerian Sosial ini, dapat membantu carut-marutnya data warga miskin pada basis data terpadu kita yang sekarang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata dia.

BACA JUGA: Untuk informasi dan keanggotaan, kunjungi http://bit.ly/MemberPartaiPerindo

Roby mengharapkan dengan langkah ini, kendala dan masalah dihadapi penerima bantuan sosial maupun warga belum terdaftar bisa diurai dan dipetakan. 

Menurutnya ada beberapa faktor penghambat validasi DTKS, mulai dari luas wilayah, peran petugas di lapangan sampai kepada pelaporan ke kementerian menjadi kendala.

“Maka kegiatan ini sangat kami dukung dan support agar dua bulan ke depan adik-adik kami harapkan bisa berkunjung lagi ke Komisi I untuk melaporkan hasil kajian mereka,” katanya.

Metro7