Daftar Anggota
  • Berita
  • Politisi Partai Perindo Sebut KPID Maluku Masih Dianggap Sebelah Mata
Politisi Partai Perindo Sebut KPID Maluku Masih Dianggap Sebelah Mata
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku dari Partai Perindo Janjte Wenno

Politisi Partai Perindo Sebut KPID Maluku Masih Dianggap Sebelah Mata

Senin 20 Desember 2021 14:24 WIB

AMBON -- Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku dari Partai Perindo Janjte Wenno menilai keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku saat ini masih dianggap sebelah mata oleh Pemerintah Provinsi setempat.

Penilaian ini disampaikan Wenno saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussions (FGD) KPI Maluku dan mitra terkait, serta evaluasi akhir tahun lembaga penyiaran se-Maluku berlangsung di ruang pertemuan lantai 5 DPRD Provinsi Maluku, Jumat (17/2/2021) lalu. 

BACA JUGA: Rudi Zulham: DPD Partai Perindo se-Sumut Wajib Bentuk 100 Persen DPC

Menurutnya sikap Pemerintah Provinsi Maluku terhadap KPID Maluku tidak sejalan sebagaimana mestinya. Padahal, KPID lahir sesuai regulasi dan seharusnya mendapatkan perhatian serius dan diperlakukan setara dengan lembaga lainnya di Maluku. 

Dijelaskannya, KPID lahir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di mana KPID dibentuk KPI pusat yang dibiayai oleh APBD dan diawasi DPRD Provinsi Maluku, begitu juga KPI pusat dibentuk DPR dan dibiayai APBN. 

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com

Namun, KPID masih dilihat sebelah mata oleh Pemprov Maluku, karena selain tidak memiliki kantor yang representatif, alokasi anggaran kepada KPID selama ini sangat minim. 

"Makanya setelah kami (DPRD) dilantik dan bentuk KPID Maluku, alokasi anggaran untuk KPID kami naikan. Kantor KPID belum ada, bahkan kantor sementara saat ini di atas saputeng," teganya. 

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo, kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Politisi Partai Perindo Maluku ini berharap ke depan lembaga penyiaran itu memainkan fungsi dan perannya mengawasi lembaga penyiaran pemerintah, swasta dan penyiaran berbayar lainnya di Maluku. 

Apalagi, seingat dia, komisioner KPID Maluku memiliki kualitas pendidikan di bidang komunikasi. 


"Mereka rata-rata masih muda dan fresh. Memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, banyak sarjana komunikasi," tegasnya. 

Siwalimanews