Politisi Partai Perindo Soroti Bantuan Dispora Palu Tak Layak Pakai
Senin 10 Januari 2022 10:32 WIBPALU -- Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Marcelinus menyoroti penyaluran bantuan peralatan olahraga tidak layak pakai yang dianggarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat.
Ini menyusul adanya dua kelompok pemuda penerima bantuan meja pingpong dari Dispora Palu yang kecewa setelah mendapatkan bantuan itu.
BACA JUGA: Untuk informasi dan keanggotaan, kunjungi http://bit.ly/MemberPartaiPerindo
Politikus Partai Perindo Palu ini mengungkapkan meja pingpong tersebut tidak diberikan secara lengkap sesuai permohonan kelompok pemuda dalam proposal yang mereka ajukan. Bantuan hanya sebatas meja pingpong tanpa dilengkapi bet, jaring dan bola.
Sudah begitu beber Marcelinus, salah satu meja yang diberikan tersebut dalam kondisi patah.
“Terpaksa diperbaiki sendiri oleh kelompok pemuda tersebut,” ungkap Marcel sapaan akrabnya, Kamis (6/1/2022).
BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com
Ia mensinyalir meja pingpong disalurkan tersebut adalah bekas pemakaian yang tersimpan di gudang Dispora Palu. Lalu seolah-olah baru saja dianggarkan pada APBD Perubahan 2021.
Karena menurutnya, pihak Dispora Palu ia ketahui memasukkan usulan anggaran pengadaan meja pingpong dalam APBD Perubahan 2021 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Idealnya, kalau itu ada dalam DPA maka seharusnya ada belanja yang mereka lakukan. Tapi setelah saya cek langsung di gudang Dispora, tidak ada meja baru yang mereka anggarkan,” bebernya.
BACA JUGA: Bantu Korban Gempa Larantuka, Partai Perindo Selalu Hadir untuk Rakyat
Lalu sebut Marcel, seandainya tidak terdapat belanja peralatan olahraga dalam DPA Dispora Palu dalam APBD Perubahan tersebut, maka seharusnya tidak perlu menyalurkan bantuan tersebut kepada pemohon.
“Inikan aneh. Kalau memang belum ada anggaran alat olahraga dalam perubahan APBD, maka bantuan itu jangan dulu diberikan,” jelasnya.
Iapun menyayangkan sikap sejumlah pegawai Dispora Palu yang tidak terbuka sewaktu dirinya datang langsung ke kantor tersebut untuk menanyakan kejelasan bantuan.
Menurutnya, pegawai negeri Dispora setidaknya menunjukkan etika kepada anggota DPRD karena kedatangannya dalam kapasitas sebagai wakil rakyat untuk melakukan pengawasan.
“Seakan-akan kita ini masyarakat biasa yang datang kepada mereka. Bukan karena saya mau dihargai, tetapi ini soal marwah legislatif,” pungkasnya.
Channelsulawesi


