Relokasi PKL Malioboro Timbulkan Pro dan Kontra, Ini Solusi dari Partai Perindo DIY

Kamis 20 Januari 2022 17:04 WIB

YOGYAKARTA -- Rencana Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro pada Februari mendatang menimbulkan pro dan kontra. 

Terkait hal ini, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan intensitas komunikasi yang perlu ditingkatkan antara Pemkot Yogyakarta dengan paguyuban PKL.

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com

Sebelumnya pemerintah setempat berencana memindahkan para PKL itu ke dua tempat yaitu eks Bioskop Indra dan eks Dinas Pariwisata DIY pada 8 Februari 2022.

BACA JUGA: Konvensi Rakyat Partai Perindo Digelar, Pengamat: Partai Perindo Punya Modal Kuat Menuju Pemilu 2024

Sementara paguyuban PKL Malioboro meminta agar relokasi ini ditunda. Para PKL menyebut terdapat sejumlah masalah di antaranya adalah persoalan waktu yang mepet terkait relokasi tersebut.

Ketua DPW Partai Perindo DIY Yuni Astuti mengatakan adanya pro kontra penataan PKL ini karena masalah komunikasi yang kurang lancar antara Pemkot Yogyakarta dengan para PKL di Malioboro. 

Komunikasi yang tak lancar ini, kata dia, berimbas pada proses eksekusi relokasi.

"Para PKL ini pun menolak untuk direlokasi di bulan Februari 2022 mendatang. Ini kan menandakan komunikasi antara Pemkot Yogyakarta dengan PKL di Malioboro tidak lancar," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, persoalan bisa diatasi dengan duduk bersama. Selain itu juga sangat penting bagi Pemkot Yogyakarta untuk mendengar keinginan para PKL.

"Coba didengar apa keinginan para PKL di Malioboro. Toh mereka itu tidak menolak relokasi hanya meminta waktu pelaksanaan relokasi ditunda saja," ujarnya.

Yuni yakin jika komunikasi lancar, permasalahan relokasi bisa mendapatkan titik temu. Dengan demikian persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidak berlarut-larut.

"Ini hanya soal komunikasi. Kalau komunikasi lancar dan Pemkot Yogyakarta mau mendengar apa keluhan, masukan dan saran dari PKL di Malioboro, semua lancar," kata Yuni Astuti.

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo, kunjungi:bit.ly/MemberPartaiPerindo

Politisi perempuan ini juga mengingatkan, PKL Malioboro sejak dulu sudah menjadi ikon pariwisata di Kota Yogyakarta.

Menyandang status sebagai ikon pariwisata tentunya membuat PKL di Malioboro menjadi persoalan yang kompleks. Terlebih lagi imbasnya tidak hanya PKL, namun juga tukang parkir dan yang lainnya. 

"Di Malioboro ini kan tak cuma masalah PKL. Ada masalah parkir, masalah pengunjung dan lain-lainnya. Ini semua harus dipikirkan bersama. Semua masalah ini sebaiknya dibahas bersama dengan semua elemen yang ada di Malioboro. Duduk bersama dan berkomunikasi yang baik antara semua pihak bisa jadi solusi permasalahan di Malioboro," kata Yuni Astuti. 

iNews.id